Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah mengatakan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan segera dilakukan untuk memastikan berbagai langkah yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum kebijakan tersebut mulai berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Popy dalam keterangan resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kamis (17/9).
“Ini untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan dengan mandatori halal dapat merealisasikan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Popy.
Selain koordinasi antarlembaga, Popy menekankan pentingnya kesiapan produk impor dan bahan baku yang masuk ke Indonesia dalam penerapan Wajib Halal. Hal ini mengingat produk dan bahan baku tersebut berasal dari berbagai negara.
Menurut dia, informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pemastian kesesuaian produk halal perlu dipastikan sejak dari negara asal.
“Diseminasi informasi juga penting bagi perwakilan RI di luar negeri. Hal tersebut diperlukan agar informasi mengenai ketentuan Wajib Halal dan pemastian kesesuaian produk dapat tersampaikan kepada pihak terkait di negara asal,” katanya.
BPJPH Siapkan Implementasi Wajib Halal
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga dalam mengawal implementasi Wajib Halal pada Oktober tahun ini.
Menurut Aqil, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif sekaligus mengantisipasi berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaannya.
