Pencalonan Gibran Digugat ke MK, Pendukung Ungkit Kasus Payment Gateway Denny Indrayana

batampos – Pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) merespons gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aliansi tersebut menyoroti kembali perkara dugaan korupsi payment gateway yang pernah membuat Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 2015.

Respons tersebut muncul setelah Denny bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke MK. Permohonan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat serta membatalkan sejumlah keputusan KPU terkait pencalonannya.

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua Aliansi Gibran Reyhan Restuansyah meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara payment gateway yang berkaitan dengan Denny saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Reyhan juga mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menindaklanjuti perkara tersebut, termasuk memanggil Denny untuk menjalani pemeriksaan.

"Kasus dugaan korupsi yang menjerat Denny, sudah hampir 11 tahun dia menjadi tersangka tapi belum ada tindakan tegas dari pihak Polri," kata Reyhan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Menurut Reyhan, proses penanganan perkara tersebut perlu mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum. Ia berharap perkara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu memiliki kejelasan mengenai status dan kelanjutannya.

"Kami berharap Polri segera memanggil Denny Indrayana yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kemenkumham," ujarnya.

Perkara Payment Gateway