Profil Gibran yang Ingin Mundur dari Jabatan Wapres, tetapi Disebut Diminta Prabowo Tetap Fight

batampos – Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).

Di tengah isu tersebut, Gibran menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia berharap dinamika yang berkembang tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran di Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Gibran mengakui telah bertemu Prabowo pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.

Gibran menyebut Prabowo bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sosok yang banyak memberikan arahan dan masukan. Ia bahkan menggambarkan hubungan keduanya seperti ayah dan anak.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujarnya.

Rekam jejak politik dan bisnis

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Gibran lahir pada 1 Oktober 1987. Saat dilantik mendampingi Prabowo pada 20 Oktober 2024, ia berusia 37 tahun dan tercatat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia.

Sebelum menduduki jabatan wakil presiden, Gibran lebih dahulu berkiprah di pemerintahan daerah sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021–2024.

Selain dunia politik, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner dan properti. Namun, sejumlah bisnis yang pernah dirintisnya mengalami penurunan hingga tidak lagi beroperasi.

Berikut beberapa bisnis yang pernah dikembangkan Gibran:

1. Ternakopi

Usaha kedai kopi ini dikembangkan bersama adiknya, Kaesang Pangarep, pada 2019. Bisnis tersebut sempat memiliki sekitar 40 gerai di berbagai wilayah Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 berdampak terhadap omzet hingga usaha ini akhirnya ditutup.

2. Goola

Bisnis minuman tradisional khas Indonesia dengan konsep modern, seperti es doger. Kepemilikan usaha ini sempat diserahkan kepada Kaesang sebelum Gibran menjabat Wali Kota Solo. Seluruh gerainya dikabarkan tutup permanen akibat dampak pandemi pada 2020.

3. Siap Mas

Merek usaha makanan dan minuman ringan hasil kolaborasi Gibran dan Kaesang. Produk yang ditawarkan antara lain minuman Ngedrink dan keripik Kemripik.

Bisnis ini terpantau tidak aktif sejak akhir 2020. Hal tersebut ditandai dengan berhentinya aktivitas media sosial dan tidak lagi ditemukannya produk di gerai minimarket.

4. Madhang

Aplikasi yang dirancang untuk menghubungkan ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan memasak dengan konsumen. Platform ini dibuat untuk membantu para ibu rumah tangga agar lebih mandiri secara finansial. Namun, operasionalnya terhenti sejak awal 2022.

Riwayat pendidikan Gibran

Latar belakang pendidikan Gibran juga menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul gugatan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan untuk pencalonannya sebagai wakil presiden.

Dihimpun dari berbagai sumber, Gibran mengawali pendidikan di SD Negeri 16 Kota Madya Surakarta, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta.

Untuk pendidikan menengah atas, ia bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, hingga memperoleh sertifikat O-Level.

Setelah itu, Gibran mengikuti program persiapan atau preparatory course UTS Insearch sebagai bagian dari rencana melanjutkan pendidikan di University of Technology Sydney, Australia.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerangkan bahwa Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School pada 2003–2004. Selanjutnya, ia mengikuti program Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia, pada 2005–2006.

Gibran kemudian melanjutkan pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2007–2010.

Berdasarkan keterangan resmi MDIS pada 1 Oktober 2025, Gibran telah menyelesaikan program Advanced Diploma sebelum memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

Namun, substansi persoalan hukum yang diperdebatkan bukan terletak pada gelar sarjana Gibran. Persoalan utamanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan minimal setara SMA atau sederajat untuk pencalonan sebagai wakil presiden.

Dokumen yang menjadi perhatian adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 12 di UTS Insearch pada 2006 dan dinyatakan memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia.

MK tolak gugatan, soroti bukti pendidikan

Polemik pendidikan Gibran berlanjut ke MK melalui gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Alasannya, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusannya, MK menyoroti persoalan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

Dalam pemeriksaan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, UTS Insearch Sydney, hingga MDIS Singapura. Adapun dokumen yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden adalah fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Kendati demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut. Sebab, sengketa hasil pemilu dinilai bukan lagi mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan persoalan setelah Gibran dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

Keinginan mundur disampaikan kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Prasetyo mengatakan, keinginan tersebut disampaikan di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Salah satu langkah yang ingin ditempuh adalah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).

"Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," jelas Prasetyo. (*)