Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Istana Benarkan Gibran Ingin Mundur dari Jabatan Wapres

J
Penulis: JawaPos❯
Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka berjalan di belakang Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (JawaPos)
Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka berjalan di belakang Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (JawaPos)

Advertisement

batampos – Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Advertisement

Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegasnya.

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga memberikan sejumlah masukan kepada Gibran terkait situasi yang tengah dihadapi.

Advertisement

"Di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran," tuturnya.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," jelas Prasetyo.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Pemerintah mempersilakan Gibran menempuh mekanisme peradilan tata usaha negara untuk menguji keabsahan dokumen yang dimilikinya.

Advertisement
Editor : Cipi Ckandina

Artikel Terkait

Polemik Gibran, Hampir 50 Anggota DPR Teken HMP

Polemik Gibran, Hampir 50 Anggota DPR Teken HMP

Mardani Ali Sera menyebut hampir 50 anggota DPR lintas fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.

Polemik Ijazah Gibran, DPR Minta Administrasi Pendidikan Dibenahi

Polemik Ijazah Gibran, DPR Minta Administrasi Pendidikan Dibenahi

Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen membenahi administrasi pendidikan dan aturan penyetaraan ijazah luar negeri menyusul polemik ijazah Gibr

Kuasa Hukum Gibran Disorot soal Putusan MA

Kuasa Hukum Gibran Disorot soal Putusan MA

Advokat Wakit Nurohman menilai kuasa hukum Gibran kurang cermat menyikapi putusan MA terkait pembatalan surat penyetaraan pendidikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer