Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Gibran, Hampir 50 Anggota DPR Teken HMP

J
Penulis: JawaPos❯
Politisi PKS Mardani Ali Sera.(Royyan)
Politisi PKS Mardani Ali Sera.(Royyan)

Advertisement

batampos – Dukungan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut terus bertambah. Hingga Selasa (10/11), hampir 50 anggota DPR dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul hak tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan tersebut berasal dari sejumlah fraksi di parlemen. Artinya, pengajuan HMP tidak hanya didukung satu kelompok politik tertentu.

Mardani bahkan memperlihatkan dokumen bertajuk Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu pengusul.

Advertisement

"Hampir 50, banyak fraksi," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan tersebut.

Dia juga memastikan surat pengusulan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI.

Advertisement

"Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," jelasnya.

DPR Tunggu Pernyataan Resmi soal Gibran

Di tengah berkembangnya wacana politik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Puan, DPR masih menunggu kejelasan dan pernyataan resmi terkait informasi tersebut.

Advertisement

Artikel Terkait

Istana Benarkan Gibran Ingin Mundur dari Jabatan Wapres

Istana Benarkan Gibran Ingin Mundur dari Jabatan Wapres

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur dari jabatan Wapres. Gibran juga ingin membuktikan keabsahan dokum

Polemik Ijazah Gibran, DPR Minta Administrasi Pendidikan Dibenahi

Polemik Ijazah Gibran, DPR Minta Administrasi Pendidikan Dibenahi

Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen membenahi administrasi pendidikan dan aturan penyetaraan ijazah luar negeri menyusul polemik ijazah Gibr

Kuasa Hukum Gibran Disorot soal Putusan MA

Kuasa Hukum Gibran Disorot soal Putusan MA

Advokat Wakit Nurohman menilai kuasa hukum Gibran kurang cermat menyikapi putusan MA terkait pembatalan surat penyetaraan pendidikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer