
batampos - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap kebijakan pembatasan operasional angkutan barang saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) tidak mengganggu rantai pasokan nasional.
Kadin secara khusus menyoroti rencana pembatasan truk sumbu tiga atau lebih. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan pengaturan lalu lintas selama periode Nataru untuk menjaga keselamatan, mengurangi kepadatan, dan memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar.
“Namun, kami berharap pemerintah juga perlu mempertimbangkan kerugian yang dialami sektor industri jika kebijakan itu diterapkan,” ujar Erwin dalam keterangannya, Rabu (7/10).
Menurut Erwin, persoalan pembatasan angkutan barang hampir setiap tahun menjadi perhatian dunia usaha. Sebab, periode Nataru bukan berarti kegiatan produksi dan distribusi berhenti. Bahkan, permintaan terhadap sejumlah barang justru meningkat selama libur panjang.
“Karena itu, apabila pembatasan dilakukan terlalu lama atau cakupannya terlalu luas, dampaknya bisa berupa terganggunya pasokan bahan baku, distribusi barang, meningkatnya biaya logistik, hingga terjadinya kelangkaan produk tertentu di daerah tujuan,” katanya.
Distribusi AMDK Perlu Dijaga
Salah satu industri yang perlu mendapat perhatian, kata Erwin, adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK). Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang permintaannya berpotensi meningkat selama periode libur panjang.
“Jadi, jangan sampai pembatasan angkutan justru menyebabkan distribusi AMDK ke masyarakat, kawasan wisata, hotel, restoran, maupun ritel terganggu,” ucapnya.
Hal serupa juga berlaku bagi industri semen, keramik, kaca lembaran, dan industri lainnya yang memiliki karakteristik produksi kontinu serta membutuhkan kendaraan dengan kapasitas dan konfigurasi tertentu.



