batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama PT Pertamina Patra Niaga dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
Selain pengawasan, pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM di Kabupaten Lembata berjalan lancar.
Pertamina Patra Niaga, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Pengawasan langsung juga dilakukan terhadap seluruh proses operasional, mulai dari penerimaan pasokan hingga penyaluran ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dalam pertemuan bersama Bupati Lembata Petrus Kanisius dan jajaran pemerintah daerah, dibahas sejumlah langkah pengaturan pembelian BBM. Salah satunya melalui penerbitan aturan pembatasan pembelian bagi kendaraan roda dua dan roda empat.
Pemkab Lembata juga menyiapkan penerapan skema ganjil-genap sementara untuk pembelian BBM di SPBU.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama tim satuan tugas (Satgas) dan aparat penegak hukum dijadwalkan meninjau sejumlah SPBU. Peninjauan tersebut bertujuan memantau kondisi pelayanan sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga bersama tim Fuel Terminal Maumere akan mengawasi langsung proses bongkar muat BBM yang dijadwalkan berlangsung pada dini hari.
Pengawasan dilanjutkan hingga proses pengiriman pasokan menuju SPBU untuk memastikan seluruh tahapan distribusi berjalan lancar.
Pertamina Patra Niaga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat Lembata.(*)
