Bahlil mengatakan, penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral hingga September 2026 telah mendekati target tahunan.
“Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (25/10).
Berdasarkan data yang disampaikan, target PNBP sektor ESDM dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp136,18 triliun. Hingga September 2026, realisasinya mencapai Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target tahunan, dengan tiga bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir.
Sebagai perbandingan, PNBP Kementerian ESDM pada 2025 mencapai Rp138,4 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,49 triliun.
Bahlil mengatakan, penerimaan negara tetap terjaga meski pemerintah menata produksi batu bara pada 2026 agar lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, produksi batu bara Indonesia tercatat melampaui 800 juta ton.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hingga September 2026, PNBP sumber daya alam dari batu bara telah mencapai 92,02 persen dari target APBN.
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) turut menopang penerimaan negara dari sektor ESDM. Bahlil menyebut, pada 2025, produksi siap jual atau lifting minyak mencapai sekitar 605,9 ribu barel per hari dan melampaui target untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir.
“Tren penurunan yang berlangsung satu dekade pun berhasil dibalikkan,” ujarnya.
Di sektor hilir, Bahlil menyampaikan bahwa lima dari 14 smelter terintegrasi telah selesai dibangun dengan nilai investasi mencapai 7,8 miliar dolar AS. Pengembangan selanjutnya diarahkan pada industri prekursor, katoda, hingga baterai untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Ia juga ingin menjadikan nikel Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri hijau global, dengan pengembangan fasilitas industri di dalam negeri. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memenuhi kewajiban dalam negeri, reklamasi, serta standar keselamatan kerja.
