Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BGN Beberkan Penyebab Dana Dapur MBG Tak Cair, Ada Masalah Data Penerima

J
Penulis: JawaPos❯
Juru Bicara BGN Tysa Novenny (Istimewa)
Juru Bicara BGN Tysa Novenny (Istimewa)

Advertisement

batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap tiga penyebab dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cair. Persoalan tersebut mulai dari keterlambatan pelaporan penggunaan anggaran, ketidaksesuaian data penerima manfaat, hingga penggunaan dana yang tidak disiplin.

Kondisi ini menjadi perhatian setelah sejumlah dapur MBG dilaporkan belum dapat melayani penerima manfaat karena dana operasional tidak tersedia dalam rekening virtual (virtual account) masing-masing SPPG.

Advertisement

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, salah satu penyebab utama dana operasional tidak cair adalah kelalaian SPPG dalam menyampaikan laporan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).

“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” kata Tysa, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, pelaporan penggunaan dana merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap SPPG. Mekanisme tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipantau sekaligus dipertanggungjawabkan.

Advertisement

Karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam proses pencairan dana operasional dapur MBG.

Data Penerima Manfaat Tidak Sesuai

Selain persoalan laporan keuangan, BGN menemukan adanya ketidaksesuaian antara penerima manfaat yang dilayani dapur MBG dan data yang telah ditetapkan.

Tysa menjelaskan, setiap SPPG wajib mengacu pada data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2 (SPS-2) dalam menyalurkan makanan bergizi gratis.

“Kemudian yang kedua, SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2, yaitu data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2,” jelasnya.

Kesesuaian data tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran makanan bergizi gratis berjalan tepat sasaran.

Selain itu, data penerima manfaat juga menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran operasional setiap SPPG.

Penggunaan Anggaran Tidak Disiplin

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan dana operasional dapur MBG tidak tersedia adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Menurut Tysa, terdapat kemungkinan SPPG mengalami kehabisan dana karena pengeluaran tidak dilakukan secara disiplin berdasarkan ketentuan dan perhitungan anggaran yang telah ditetapkan.

“Atau bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” ujarnya.

BGN menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan, kesesuaian data penerima manfaat, serta kedisiplinan pengelolaan anggaran agar operasional dapur MBG dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ketiga faktor tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG, terutama untuk memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu akibat persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Lima Dapur MBG di Batam Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi

Lima Dapur MBG di Batam Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi

Sebanyak 133 dari 138 SPPG yang pernah beroperasi di Batam telah mengantongi SLHS hingga 6 Oktober 2026

MBG di Jakarta Selatan Dapat Respons Positif, Koordinasi Sekolah dan SPPG Disorot

MBG di Jakarta Selatan Dapat Respons Positif, Koordinasi Sekolah dan SPPG Disorot

Program MBG di Jagakarsa mendapat respons positif dari sekolah. Sebanyak 80,13 persen responden ingin program berlanjut, tetapi evaluasi men

Belanja MBG Tembus Rp153,2 Triliun, Jangkau 57 Juta Penerima

Belanja MBG Tembus Rp153,2 Triliun, Jangkau 57 Juta Penerima

Realisasi belanja pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer