Komisi III DPR Panggil Kapolri, Dalami Dalang dan Motif Penyadapan Prabowo
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pemanggilan Kapolri merupakan bagian dari upaya DPR mengawal penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman memastikan, rapat akan dipimpinnya bersama jajaran pimpinan Komisi III DPR. Mereka terdiri atas Wakil Ketua Komisi III Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan DPR agar lembaga legislatif turut mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus yang menyangkut kepala negara tersebut.
Komisi III tidak hanya ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, tetapi juga memastikan siapa saja pihak yang terlibat serta latar belakang dan motif dugaan penyadapan.
"Sebagaimana arahan pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya," tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman menambahkan, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dalam perkara tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. (*)
