Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pesangon Pekerja Bakal Dicicil Perusahaan Setiap Bulan, Ini Skemanya

MR
Ilustrasi pekerja pabrik tektil. (Jawa Pos)
Ilustrasi pekerja pabrik tektil. (Jawa Pos)

Advertisement

batampos – Pemerintah menyiapkan skema baru perlindungan hak pekerja melalui pembentukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Melalui mekanisme ini, perusahaan nantinya diwajibkan menyisihkan dana pesangon sejak pekerja mulai bekerja dan menyetorkannya secara berkala kepada lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk memenuhi hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Skema ini diharapkan dapat mengatasi persoalan pembayaran pesangon yang selama ini kerap terkendala ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, menghentikan operasional, atau meninggalkan pekerjanya tanpa menyelesaikan kewajiban.

Advertisement

Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahkan membantah informasi yang menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah ditunjuk sebagai pengelola.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut Dana Cadangan Pesangon sebagai salah satu terobosan baru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Pemerintah, kata dia, akan menunjuk lembaga pemerintah untuk menampung dan mengelola dana yang disetorkan pemberi kerja.

Advertisement

"Undang-Undang 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu dana cadangan pesangon. Jadi pemerintah dalam waktu dekat akan menunjuk suatu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon," ujarnya dalam sosialisasi UU 27/2026 melalui Zoom, Jumat (13/11).

Melalui skema tersebut, dana pesangon dipersiapkan sejak pekerja mulai bekerja. Perusahaan nantinya menyetorkan dana secara berkala sesuai kewajiban yang diperhitungkan.

Dengan demikian, pembayaran pesangon tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi. Dana untuk memenuhi hak pekerja telah disiapkan sebelumnya.

"Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam sosialisasi kebijakan tersebut, Sabtu (14/11).

Advertisement

Artikel Terkait

Wamenaker Ajak Serikat Pekerja Kolaborasi untuk Revisi UU Ketenagakerjaan

Wamenaker Ajak Serikat Pekerja Kolaborasi untuk Revisi UU Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Pemerintah Siapkan Lembaga Pengelola Dana Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Mulai 2027

Pemerintah Siapkan Lembaga Pengelola Dana Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Mulai 2027

Pemerintah menyiapkan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon. Perusahaan mulai menyetorkan dana pesangon pekerja pada Oktober 2027.

UMK Batam 2027 Ditargetkan Rp6 Juta

UMK Batam 2027 Ditargetkan Rp6 Juta

Tuntutan UMK Batam 2027 sebesar Rp6 juta mendapat respons Pemprov Kepri dan Kadin yang mengingatkan kemampuan perusahaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer