
batampos - Tuntutan buruh agar Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mencapai Rp6 juta mulai mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan kalangan pengusaha. Pemerintah meminta pembahasan kenaikan upah melibatkan seluruh unsur tripartit, sedangkan pengusaha mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan investasi.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pembahasan upah minimum 2027 harus melibatkan pemerintah, asosiasi pekerja, dan pengusaha. Seluruh pihak perlu duduk bersama untuk menentukan besaran kenaikan upah dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.
"Ini kita harus duduk bersama antara pemerintah, asosiasi, dan pengusaha. Mungkin dari Apindo, Kadin, dan semua pihak didiskusikan terkait upah yang akan kita bahas untuk 2027," kata Nyanyang, Ahad (15/11), seusai menghadiri grand opening Padel Pro Batam di Kecamatan Batam Kota.
Menurut dia, penghitungan upah minimum nantinya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan regulasi yang berlaku. Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mulai dari kondisi pengusaha, pekerja hingga masukan pakar ekonomi.
"Kita akan menghitungnya sesuai dengan KHL, regulasi yang berlaku, dan melihat dari semua sudut pandang, mulai dari pengusaha, buruh, pakar ekonomi, dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Mustava, mengatakan pihaknya memahami dan menghormati aspirasi pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah minimum 2027.
Namun, dia mengingatkan bahwa penetapan UMK tidak bisa hanya mempertimbangkan peningkatan pendapatan pekerja. Kemampuan perusahaan dan keberlangsungan kegiatan usaha juga harus menjadi bagian dari perhitungan.
Mustava menjelaskan, Kadin merupakan salah satu unsur dalam pembahasan tripartit bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah. Karena itu, penentuan besaran upah perlu memperhatikan perkembangan industri serta kondisi dunia usaha di setiap daerah.
Menurut dia, kenaikan upah yang tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan menunda ekspansi, membatalkan rencana investasi baru, hingga kehilangan daya saing di tengah persaingan industri regional dan global.
Dampak berikutnya, kata dia, adalah meningkatnya risiko pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor industri padat karya.



