Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMK Batam 2027 Ditargetkan Rp6 Juta

J
Penulis: Jamaluddin Lobang❯
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)  Mustava, saat diwawancara usai Grand Opening Padel Pro Batam di Kecamatan Batam Kota, Ahad (15/11) F. Jamalud Jamaluddin/Batam Pos
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Mustava, saat diwawancara usai Grand Opening Padel Pro Batam di Kecamatan Batam Kota, Ahad (15/11) F. Jamalud Jamaluddin/Batam Pos

Advertisement

batampos - Tuntutan buruh agar Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mencapai Rp6 juta mulai mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan kalangan pengusaha. Pemerintah meminta pembahasan kenaikan upah melibatkan seluruh unsur tripartit, sedangkan pengusaha mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan investasi.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pembahasan upah minimum 2027 harus melibatkan pemerintah, asosiasi pekerja, dan pengusaha. Seluruh pihak perlu duduk bersama untuk menentukan besaran kenaikan upah dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.

"Ini kita harus duduk bersama antara pemerintah, asosiasi, dan pengusaha. Mungkin dari Apindo, Kadin, dan semua pihak didiskusikan terkait upah yang akan kita bahas untuk 2027," kata Nyanyang, Ahad (15/11), seusai menghadiri grand opening Padel Pro Batam di Kecamatan Batam Kota.

Advertisement

Menurut dia, penghitungan upah minimum nantinya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan regulasi yang berlaku. Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mulai dari kondisi pengusaha, pekerja hingga masukan pakar ekonomi.

"Kita akan menghitungnya sesuai dengan KHL, regulasi yang berlaku, dan melihat dari semua sudut pandang, mulai dari pengusaha, buruh, pakar ekonomi, dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Mustava, mengatakan pihaknya memahami dan menghormati aspirasi pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah minimum 2027.

Advertisement

Namun, dia mengingatkan bahwa penetapan UMK tidak bisa hanya mempertimbangkan peningkatan pendapatan pekerja. Kemampuan perusahaan dan keberlangsungan kegiatan usaha juga harus menjadi bagian dari perhitungan.

Mustava menjelaskan, Kadin merupakan salah satu unsur dalam pembahasan tripartit bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah. Karena itu, penentuan besaran upah perlu memperhatikan perkembangan industri serta kondisi dunia usaha di setiap daerah.

Menurut dia, kenaikan upah yang tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan menunda ekspansi, membatalkan rencana investasi baru, hingga kehilangan daya saing di tengah persaingan industri regional dan global.

Dampak berikutnya, kata dia, adalah meningkatnya risiko pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor industri padat karya.

Advertisement

Artikel Terkait

APINDO Khawatir UMK Batam 2027 Bebani Pengusaha

APINDO Khawatir UMK Batam 2027 Bebani Pengusaha

APINDO Batam mengkhawatirkan kenaikan UMK 2027 di tengah tekanan industri dan pengurangan tenaga kerja. Disnaker Kepri proyeksikan kenaikan

Apindo Ingatkan Ancaman PHK, UMK Batam 2027 Jangan Asal Naik

Apindo Ingatkan Ancaman PHK, UMK Batam 2027 Jangan Asal Naik

Apindo Batam meminta kenaikan UMK 2027 mempertimbangkan ancaman PHK, tekanan industri, perubahan teknologi, dan produktivitas pekerja.

    Polda Kepri Kawal Aksi FSPMI di DPRD Batam, Dialog Berlangsung Tertib

Polda Kepri Kawal Aksi FSPMI di DPRD Batam, Dialog Berlangsung Tertib

Polda Kepri mengawal aksi FSPMI di DPRD Batam. Dalam dialog bersama DPRD dan pemerintah daerah, buruh menyampaikan sejumlah persoalan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer