
batampos – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden bukanlah wacana baru. Dia mengaku telah menyampaikan pemikiran tersebut sejak 2019 sebagai bagian dari gagasan pengembangan sistem kepemimpinan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Sultan menyusul polemik di tengah masyarakat terkait wacana penambahan jumlah wakil presiden.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11).
Menurut Sultan, gagasan tersebut berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku dan budaya. Kondisi tersebut membuat setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan persoalan yang berbeda.
“Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa berdirinya Republik Indonesia tidak terlepas dari semangat persatuan berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Mulai dari kerajaan, kesultanan, hingga berbagai elemen bangsa memiliki cita-cita bersama untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara.
Atas dasar itu, Sultan menilai perlu ada pemikiran mengenai sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebih optimal. Penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta perluasan ruang bagi aspirasi daerah, menurutnya, menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” jelasnya.
Sultan menambahkan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan kepentingan daerah perlu terus dijaga. Keduanya dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, dia tidak menganggap penambahan jumlah wakil presiden sebagai satu-satunya solusi. Sultan justru mendorong agar gagasan tersebut dibahas secara terbuka dengan melibatkan pakar hukum tata negara, akademisi, politisi, hingga masyarakat luas.



