Batampos - Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna, menghentikan sementara operasionalnya, karena adanya konflik internal antara Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi dengan pihak pengelola dapur.
Informasi yang dihimpun, hal ini diduga karena perbedaan pandangan antara kedua pihak terkait pengelolaan sumber daya manusia di dapur MBG.
Sekretaris Yayasan Rakyat Cerdas Ternutrisi, Agung Anugraha, membenarkan adanya persoalan internal tersebut. Ia menyebut, pihak mitra dapur sebelumnya meminta agar asisten lapangan diberhentikan.
“Sebelumnya pihak mitra menghubungi kami untuk memberhentikan asisten lapangan. Tapi kami tidak memenuhi permintaan itu,” ujar Agung, Jumat (27/3/2026).
Agung menjelaskan, pihak yayasan menolak permintaan tersebut karena menilai asisten lapangan selama ini bekerja dengan baik dan profesional.
“Selama ini mereka bekerja dengan baik. Proses rekrutmen juga dilakukan oleh yayasan, bukan oleh mitra dapur,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemecatan tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dasar yang kuat. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan.
“Kalau dilakukan pemecatan tanpa dasar yang jelas, tidak bisa dilakukan. Itu tidak adil,” tegas Agung.
Lebih lanjut, Agung menduga persoalan yang terjadi bukan berkaitan dengan kinerja, melainkan dipicu oleh masalah pribadi antara asisten lapangan dan pihak mitra dapur.
“Dugaan kami ini lebih ke persoalan pribadi, bukan karena kinerja,” ungkapnya.
Akibat perbedaan tersebut, pihak mitra dapur dilaporkan telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional.
Bahkan, dalam pengaduan itu juga diusulkan pergantian pengelola yayasan.
Tidak lama setelah pengaduan tersebut, operasional dapur MBG di Bunguran Barat disebut langsung dihentikan tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
Penutupan dapur ini berdampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis yang selama ini rutin mendapatkan layanan.
Sejumlah warga yang bergantung pada program tersebut kini harus menunggu kejelasan lanjutan operasional dapur MBG di wilayah mereka.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Provinsi Kepulauan Riau, Syartiwidya, mengatakan konflik tersebut juga berdampak pada tenaga pendukung operasional.
“Ahli gizi dan akuntan mengundurkan diri, sehingga SPPG tidak bisa beroperasional,” kata Syartiwidya.
Ia menegaskan pihaknya akan memantau secara serius perkembangan persoalan ini, mengingat dampaknya cukup besar terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan memantau, memediasikan dan menindaklanjuti masalah ini secara serius, karena ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan makanan bergizi,” kata dia.
Diketahui, SPPG Sedanau melayani sebanyak 1.374 porsi per minggu, termasuk untuk tenaga pendidik. Sementara total penerima manfaat secara keseluruhan mencapai 1.851 orang. (*)
