Batampos - Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengelola anggaran secara benar, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan saat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi awal pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Dalam forum itu, Raja Bayu meminta seluruh jajaran serius menghadapi proses audit.
Ia menilai Entry Meeting bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mengevaluasi tata kelola keuangan daerah yang telah berjalan selama ini.
“Ini momentum bagi kita untuk berkaca pada tata kelola keuangan daerah yang telah dijalankan,” tegas Raja Bayu.
Ia juga menginstruksikan Inspektorat Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah untuk bersikap terbuka serta kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, khususnya Inspektorat Daerah dan para Kepala Perangkat Daerah, untuk bersikap terbuka dan kooperatif,” ujarnya.
Menurutnya, sikap tertutup atau tidak kooperatif hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah di mata publik maupun lembaga pemeriksa.
Raja Bayu menekankan agar tidak ada lagi temuan yang berulang dari tahun ke tahun dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
“Saya tidak ingin lagi melihat adanya temuan berulang yang sama dari tahun ke tahun,” katanya.
Ia menyebut, munculnya temuan dengan indikator yang sama menjadi sinyal lemahnya komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola.
“Kalau indikatornya sama terus, itu artinya kita belum serius memperbaiki diri,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta setiap OPD segera melakukan pembenahan internal, terutama dalam administrasi, perencanaan, dan pelaporan keuangan.
Politisi Golkar ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara OPD dan Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal sebelum diperiksa oleh BPK.
Menurutnya, pengawasan yang kuat di internal pemerintah akan meminimalisir kesalahan dan potensi pelanggaran.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki integritas tinggi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tutupnya. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak