batampos – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Anambas resmi dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Kegiatan yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan.
Pada tahap awal, pendataan difokuskan pada sektor industri, termasuk industri minyak dan gas bumi (migas) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk meninjau langsung proses pendataan, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga bersama Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengunjungi kawasan Matak Base di Kecamatan Kute Siantan, Senin (11/5).
Matak Base diketahui merupakan kawasan industri migas di bawah pengawasan SKK Migas yang menjadi pusat aktivitas logistik dan operasional pendukung pengeboran migas lepas pantai (offshore) di wilayah Anambas.
Baca Juga: Disdik Kepri Kekurangan 1.500 Guru, Batam Jadi Wilayah dengan Kebutuhan Tertinggi
Toto Haryanto Silitonga menjelaskan bahwa sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran penting dalam melihat perubahan struktur ekonomi, perkembangan usaha, hingga pertumbuhan sektor industri di suatu daerah.
Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus ekonomi akan menjadi landasan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan strategis.
“Melalui sensus ekonomi ini kita bisa melihat perubahan ekonomi selama 10 tahun terakhir. Mulai dari perkembangan usaha, industri, tenaga kerja sampai potensi ekonomi daerah. Data ini sangat penting karena menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan,” ujar Toto.
Ia menambahkan, sektor migas menjadi perhatian khusus dalam sensus kali ini karena kontribusinya yang besar terhadap pergerakan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas maupun Provinsi Kepulauan Riau.
Namun, dalam kunjungan tersebut BPS belum mendapatkan data rinci terkait jumlah sumur migas aktif maupun kapasitas produksi dari pihak SKK Migas dan perusahaan terkait.
Pihak perusahaan menjelaskan bahwa Matak Base hanya berfungsi sebagai pusat lalu lintas logistik dan operasional pendukung menuju area pengeboran offshore, sehingga data produksi berada di bawah kewenangan operator dan pemerintah pusat.
“Masalah itu mungkin sudah aturan dari perusahaan. Kita mengikuti saja. Nanti kami akan menyurati SKK Migas dan perusahaan terkait untuk meminta data jumlah sumur migas, produksi dan lainnya,” kata Toto.
Meski demikian, BPS berharap seluruh perusahaan dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan demi mendukung pelaksanaan sensus ekonomi nasional.
Menurut Toto, keterbukaan data sangat penting agar pemerintah dapat membaca kondisi riil ekonomi daerah sehingga program pembangunan yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran.
Baca Juga: 5.120 Pelajar Batam Tampilkan Tari Zapin Massal di Hardiknas 2026
“Kami berharap perusahaan-perusahaan bisa kooperatif. Data yang diberikan bukan untuk kepentingan lain, tetapi untuk melihat kontribusi sektor usaha terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan seluruh pihak perlu mendukung pelaksanaan sensus ekonomi karena hasil pendataan akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menilai kondisi daerah.
Ia mengatakan data yang akurat dapat membantu pemerintah daerah memperjuangkan program pembangunan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita diminta jujur memberikan data. Ini dasar pembangunan ke depan. Kalau pusat melihat Anambas masih membutuhkan dukungan, tentu bantuan akan lebih mudah diberikan. Dasarnya dari hasil sensus ekonomi,” ujar Aneng.
Aneng juga menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus dilakukan berdasarkan data yang valid dan terukur agar setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau datanya lengkap dan akurat, pemerintah pusat akan lebih mudah melihat kebutuhan daerah kita. Karena itu saya berharap seluruh pelaku usaha mendukung sensus ekonomi ini agar pembangunan Anambas ke depan lebih terarah,” tegasnya. (*)
Editor : Putut Ariyotejo