batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas membatalkan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati tahun ini.
Pengadaan kendaraan yang sempat diusulkan Bagian Umum Setda Anambas itu nilainya hampir mencapai Rp1,5 miliar.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan pengadaan mobil dinas baru belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.
“Ya benar ada usulan kendaraan dinas baru. Saya langsung minta dicoret saja, masih banyak keperluan untuk masyarakat,” ujar Aneng, Jumat (22/5).
Baca Juga: Aneng Dorong Pemuda Anambas Lebih Kreatif dan Inovatif Bangun Daerah
Saat ini, kendaraan dinas yang digunakan masih berupa Toyota Fortuner berusia sekitar 10 tahun. Meski demikian, Aneng menilai kendaraan tersebut masih layak dipakai untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
Menurutnya, kondisi wilayah Anambas yang tidak terlalu luas membuat penggunaan kendaraan dinas tidak terlalu intensif.
Aneng bahkan mengaku lebih nyaman menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kantor maupun menghadiri pertemuan dengan masyarakat.
“Yang ada dipakai saja. Kalau tidak ada, sepeda motor masih ada, motor lama masih bisa dipakai,” katanya sambil tersenyum.
Untuk agenda di luar daerah, Aneng juga memilih menggunakan kendaraan sesuai kebutuhan perjalanan.
Baca Juga: Berbatasan Empat Negara, Anambas Ingin Jadi Pintu Wisata Internasional di Utara Indonesia
Saat berada di Batam, ia lebih sering memakai kendaraan pribadi. Sedangkan ketika dinas di Tanjungpinang, ia masih memanfaatkan mobil dinas lama.
Sementara untuk perjalanan ke Jakarta, Aneng mengaku lebih nyaman menggunakan transportasi umum.
“Kalau ada agenda di Jakarta, saya pakai taksi online. Lebih nyaman saja. Hitung-hitung bantu pendapatan sopir taksi,” ujarnya.
Keputusan membatalkan pengadaan mobil dinas baru itu mendapat perhatian masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.
Aneng menegaskan anggaran pemerintah harus digunakan secara bijak dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dibanding pengadaan fasilitas pejabat. (*)
Editor : M Tahang