batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai memperhitungkan kebutuhan gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram bagi masyarakat setempat.
Setelah bertahun-tahun warga hanya menggunakan gas nonsubsidi, Pemkab Anambas kini resmi mengusulkan kuota gas melon kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sejak Kabupaten Kepulauan Anambas berdiri pada 2008 lalu, masyarakat di daerah perbatasan tersebut belum pernah menikmati LPG subsidi ukuran 3 kilogram. Selama ini warga mengandalkan gas nonsubsidi ukuran 12 kilogram dengan harga yang cukup tinggi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeprizal, mengatakan usulan kuota gas subsidi telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: Emily in Paris Tamat di Season 6, Netflix Siapkan Akhir Kisah Penuh Emosi
“Bulan lalu kita usulkan ke Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM agar kita mendapatkan kuota gas subsidi,” ujar Jeprizal kepada Batam Pos, Minggu (24/5).
Ia menjelaskan jumlah kuota yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah kartu keluarga (KK) di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, penetapan kuota tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Surat usulan kami belum dibalas, kita tunggu saja berapa kuota yang nantinya ditetapkan,” katanya.
Menurut Jeprizal, keberadaan LPG subsidi sangat penting bagi masyarakat Anambas mengingat kebutuhan energi rumah tangga terus meningkat. Selain itu, Anambas sebagai wilayah perbatasan dinilai layak mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Ia menilai masyarakat Anambas sudah sepenuhnya bergantung pada kompor gas untuk kebutuhan sehari-hari, sementara harga gas nonsubsidi cukup memberatkan.
“Justru kalau ada gas subsidi akan membantu masyarakat. Selama ini kan gas ukuran 12 kilogram harganya lumayan mahal, bisa sampai Rp260 ribu,” tegasnya.
Tingginya harga gas di Anambas dipengaruhi biaya distribusi menuju wilayah kepulauan yang berada di kawasan Laut Natuna. Kondisi geografis tersebut membuat ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal dibanding daerah daratan.
Selain rumah tangga, mahalnya harga gas juga berdampak terhadap pelaku usaha kecil, terutama pedagang makanan yang harus menyesuaikan harga jual akibat tingginya biaya operasional.
Baca Juga: Penembak Serang Area Gedung Putih, Warga Sipil Jadi Korban
Usulan penyediaan gas subsidi pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap program tersebut segera direalisasikan agar kebutuhan rumah tangga menjadi lebih ringan.
Salah seorang warga, Bela Purnamasari, mengatakan masyarakat Anambas sebenarnya sudah lama menggunakan kompor gas dan hampir tidak lagi memakai minyak tanah.
“Kami sudah pakai kompor gas sudah lama, rata-rata sudah tidak pakai minyak tanah lagi. Seharusnya diusahakan untuk ada gas elpiji subsidi,” ujarnya.
Bela yang sehari-hari berjualan ayam penyet mengaku cukup terbebani dengan harga gas ukuran 12 kilogram. Sebagai pedagang kecil, ia harus menyesuaikan harga jual makanan demi menutupi biaya pembelian gas.
“Otomatis agar bisa beli gas 12 kilogram, saya pun naikkan harga jualan. Tiap item kadang naik seribu rupiah untuk disimpan beli gas,” katanya.
Menurutnya, keberadaan LPG subsidi akan sangat membantu pelaku usaha kecil karena harga gas menjadi lebih terjangkau sehingga pedagang tidak perlu terus menaikkan harga makanan.
“Harapan kami semoga cepat terealisasi, supaya masyarakat kecil juga bisa terbantu,” tutup Bela. (*)
Editor : Putut Ariyo