batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam menyoroti dilema dalam penanganan pasien Sindrom Guillain-Barré (GBS), terutama terkait keterbatasan pembiayaan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, GBS merupakan penyakit autoimun yang bersifat darurat karena dapat menyebabkan kelumpuhan cepat hingga mengganggu pernapasan.
“Penanganan harus segera dilakukan untuk mencegah risiko fatal,” ujarnya, Rabu (15/4).
Baca Juga: Baru Melahirkan di Batam, Wanita Asal Kuala Maras Terseret Kasus Penipuan dan Pencurian Emas
Menurutnya, terdapat dua terapi utama untuk GBS, yakni imunoglobulin intravena (IVIG) dan plasmaferesis. Keduanya merupakan terapi standar dalam penanganan medis.
Namun, tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas plasmaferesis. Kondisi ini membuat terapi IVIG menjadi pilihan yang paling cepat diberikan kepada pasien.
Di sisi lain, biaya IVIG tergolong tinggi dan belum sepenuhnya tercover dalam skema BPJS Kesehatan melalui sistem INA-CBG.
“Ini yang menjadi dilema. Dokter harus cepat menyelamatkan pasien, tapi ada keterbatasan pembiayaan,” jelasnya.
Ia menyebut, jika biaya pengobatan melebihi plafon, selisihnya harus ditanggung pasien atau rumah sakit.
Baca Juga: Perbanas dan BMPD Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri
Sebelum tindakan dilakukan, rumah sakit telah memberikan penjelasan menyeluruh kepada pasien dan keluarga, termasuk risiko, manfaat, dan konsekuensi biaya melalui proses informed consent.
Namun, pemahaman tersebut tidak selalu diikuti kemampuan finansial pasien.
“Kalau tetap diberikan terapi, rumah sakit berisiko merugi. Tapi jika ditunda, kondisi pasien bisa memburuk,” tegasnya.
Didi juga menyinggung potensi konsekuensi hukum apabila rumah sakit menolak pasien, terutama yang bekerja sama dalam program JKN.
Ia menilai persoalan ini bukan hanya isu medis, tetapi juga menyangkut sistem pembiayaan dan tanggung jawab layanan kesehatan.
Karena itu, Dinkes Batam mendorong adanya evaluasi kebijakan, khususnya untuk penyakit dengan biaya tinggi dan kondisi darurat.
“Harus ada solusi agar pasien tetap mendapat layanan optimal tanpa membebani rumah sakit,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang