batampos – Pemerintah Kota Batam resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 24 April 2026. Kebijakan ini tidak hanya mengubah pola kerja birokrasi, tetapi juga diarahkan untuk menekan belanja operasional daerah.
Dari total sekitar 13 ribu ASN, hanya sekitar 3 ribu yang tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO). Sementara itu, lebih dari 10 ribu ASN menjalankan tugas dari rumah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudy Panjaitan, menjelaskan bahwa penerapan WFH dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai di masing-masing instansi.
Instansi dengan lebih dari 100 pegawai menerapkan 80 persen WFH, sedangkan instansi dengan 50 hingga 100 pegawai menerapkan 70 persen.
“Dari total 13 ribu ASN, lebih dari 10 ribu menjalankan WFH. Namun ini bukan WFH biasa, ini WFH yang berdampak,” ujarnya, Jumat (24/4).
Dampak yang dimaksud terlihat pada efisiensi anggaran. Sebanyak 45 organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengusulkan pemangkasan belanja operasional dengan total target penghematan mencapai Rp18,1 miliar.
Diskominfo sendiri menyumbang efisiensi sekitar Rp320 juta, terutama dari pengurangan penggunaan listrik dan fasilitas kantor. Ruangan yang tidak digunakan dimatikan pendingin udaranya, bahkan sebagian lorong kantor dibiarkan tanpa lampu untuk menekan konsumsi energi.
Untuk memastikan ASN tetap bekerja optimal, Pemko Batam menerapkan sistem presensi digital berbasis aplikasi kepegawaian (Simpeg) yang terintegrasi dengan peta lokasi.
ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan absensi tiga kali sehari, yakni pukul 07.30 WIB, 13.00 WIB, dan 16.00 WIB. Sistem akan mendeteksi lokasi presensi sesuai domisili yang terdaftar.
“Kalau alamatnya di Batuaji tapi absensinya dari Batuampar, sistem akan mendeteksi. Ini untuk memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah,” jelas Rudy.
Meski mayoritas ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan. Pegawai yang bertugas di kantor berperan sebagai frontliner, sementara pekerjaan administratif dilakukan secara daring oleh ASN yang WFH.
Koordinasi internal pun dilakukan melalui rapat virtual. “Kami sudah rapat via Zoom untuk memastikan seluruh pegawai tetap bekerja sesuai tugasnya,” tambahnya.
Sejumlah posisi strategis tetap diwajibkan bekerja dari kantor, di antaranya kepala dinas, pejabat administrator (eselon III), camat, lurah, tenaga pelayanan langsung seperti di Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan, petugas lapangan, serta tenaga pendidik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja pemerintah.
“Dengan WFH, harus diikuti efisiensi belanja kantor seperti listrik dan air. Ini akan dipantau dan dilaporkan secara berkala,” ujarnya.
Selain energi, penghematan juga difokuskan pada pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah.
Berdasarkan data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total efisiensi ditargetkan mencapai Rp18.155.350.882. Rinciannya, Rp10,8 miliar berasal dari kebijakan efisiensi melalui surat edaran wali kota, dan Rp7,3 miliar dari perubahan budaya kerja, termasuk WFH.
Kepala BPKAD Batam, Abdul Malik, menyebut penghematan difokuskan pada belanja rutin yang selama ini menyedot anggaran cukup besar.
“Listrik, air, telepon, BBM, hingga perjalanan dinas, itu yang kita tekan,” katanya.
Ia juga memaparkan, hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp988,16 miliar atau 23,61 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.
Pemko Batam berharap kombinasi kebijakan WFH dan pengendalian belanja operasional tidak hanya menghasilkan efisiensi di atas kertas, tetapi juga mendorong perubahan budaya birokrasi yang lebih hemat, disiplin, dan terukur. (*)
Editor : Jamil Qasim