Batampos — Keluhan warga tentang jalan amblas di atas Terowongan Pelita, Batam, yang sempat viral di media sosial, berujung pada respons cepat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Mereka turun langsung meninjau lokasi di Jalan Yos Sudarso, salah satu jalur utama dengan arus lalu lintas padat.
Hasil pemantauan menunjukkan kondisi jalan yang mengalami penurunan cukup signifikan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kontur jalan yang menurun, ditambah karakter sebagai jalur berkecepatan tinggi, meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Infrastruktur BP Batam guna mempercepat penanganan.
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Direktur Infrastruktur BP Batam. Responsnya positif dan berkomitmen segera menindaklanjuti dengan membentuk tim teknis,” kata Lagat, Sabtu (25/4/2026).
Menurut dia, BP Batam dijadwalkan mulai melakukan penanganan darurat dalam waktu dekat. Langkah awal difokuskan pada upaya jangka pendek untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, sekaligus mencegah potensi kecelakaan fatal.
Baca Juga: Sinergi Media dan Legislator, DPD RI Ini Dukung Peran AMSI Kepri
Di saat bersamaan, tim teknis akan melakukan kajian lebih mendalam terkait penyebab amblesnya jalan, termasuk kemungkinan penurunan struktur tanah di sekitar terowongan. Kajian ini menjadi dasar untuk merancang perbaikan permanen dalam jangka panjang.
Ombudsman menilai respons cepat dari penyelenggara layanan publik menjadi krusial, mengingat Jalan Yos Sudarso merupakan salah satu urat nadi transportasi di Batam. Penanganan yang tepat tidak hanya menyangkut perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut jaminan keselamatan masyarakat.
“Ini bagian dari kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi pengguna jalan,” ujar Lagat.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas infrastruktur di kota industri seperti Batam, di tengah intensitas mobilitas yang tinggi dan tuntutan keselamatan publik yang kian meningkat. (*)