batampos – Ratusan kontainer berisi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Batuampar hingga kini belum seluruhnya direekspor. Lambatnya penanganan membuat tumpukan kontainer terus bertambah dan mulai mengganggu aktivitas logistik di kawasan pelabuhan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penanganan limbah tersebut saat ini berada di bawah koordinasi tim lintas kementerian yang dibentuk pemerintah pusat.
“Penanganannya sudah ditangani oleh tim dari Kementerian Perekonomian. Mereka yang bekerja menyelesaikan persoalan kontainer yang jumlahnya sekitar 900-an unit di pelabuhan kita,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelum diambil alih pemerintah pusat, penanganan kasus ini sempat tidak berjalan optimal dan minim tindak lanjut di lapangan.
“Saya melihat waktu itu sempat terbengkalai, tidak ada follow up. Kasus ini juga sempat muncul di Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Pemerintah kemudian menetapkan persoalan ini sebagai isu nasional. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dibentuk tim khusus yang melibatkan pemerintah daerah serta kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
“Sudah ada keputusan Menko Perekonomian untuk membentuk tim lengkap yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Lingkungan Hidup,” tambahnya.
Meski demikian, Amsakar mengaku belum menerima laporan terbaru terkait perkembangan reekspor maupun percepatan penanganan kontainer tersebut.
“Untuk perkembangan terakhir, saya belum dapat informasi. Nanti bisa didalami ke Direktur Lalu Lintas Barang,” ujarnya.
Berdasarkan data hingga April 2026, jumlah kontainer limbah B3 yang tertahan di Pelabuhan Batuampar mencapai 914 unit. Namun hingga 10 April, baru sekitar 98 kontainer yang berhasil direekspor ke negara asal, Amerika Serikat.
Artinya, masih terdapat sekitar 782 kontainer yang menumpuk di kawasan pelabuhan.
Kondisi ini tak hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kelancaran aktivitas logistik. Keterbatasan ruang penumpukan mulai mengganggu arus bongkar muat barang, yang berpotensi memicu perlambatan distribusi di Batam. (*)
Editor : Jamil Qasim