batampos – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mulai mengubah pola konsumsi bahan bakar masyarakat di Batam. Selisih harga yang semakin lebar membuat sebagian warga beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah.
Meski terjadi peningkatan minat terhadap Pertalite, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam memastikan stok BBM subsidi tersebut masih aman dan distribusinya berjalan normal di seluruh SPBU.
Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM Disperindag Batam, Januar Arka, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan terkait kelangkaan maupun gangguan distribusi Pertalite.
Baca Juga: Investasi Batam Tembus Rp69,3 Triliun, Sektor Digital dan Energi Jadi Motor Pertumbuhan
“Untuk stok Pertalite aman dan sampai saat ini tidak ada masalah. Distribusi juga berjalan lancar,” kata Januar, Kamis (11/6).
Sejak 10 Juni 2026, harga Pertamax di wilayah FTZ Batam naik dari Rp11.750 menjadi Rp15.500 per liter atau bertambah Rp3.750 per liter. Sementara itu, harga Pertalite tetap bertahan di angka Rp10.000 per liter.
Kondisi tersebut membuat banyak pengguna kendaraan mulai mempertimbangkan beralih ke Pertalite guna menekan biaya transportasi harian.
Baca Juga: 2.521 Penumpang Turun dari KM Kelud di Batam
Namun, perpindahan konsumsi itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah warga mengeluhkan proses pendaftaran QR Code MyPertamina yang menjadi syarat pembelian Pertalite bagi kendaraan roda empat.
Menurut Januar, proses registrasi dilakukan secara mandiri melalui aplikasi MyPertamina yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
“Pendaftaran barcode dilakukan melalui sistem Pertamina. Masyarakat tinggal mengunduh aplikasi MyPertamina dan mengikuti tahapan registrasi yang tersedia,” ujarnya.
Untuk mendaftar, masyarakat harus menyiapkan KTP, STNK kendaraan, serta foto kendaraan yang memperlihatkan nomor polisi secara jelas. Dokumen tersebut akan diverifikasi melalui sistem sebelum QR Code diterbitkan.
“Persyaratannya sebenarnya sederhana. Yang penting foto dokumen dan kendaraan terlihat jelas karena sistem verifikasinya cukup detail,” kata Januar.
Meski demikian, ia mengakui masih ada masyarakat yang merasa proses pendaftaran cukup rumit, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Januar menambahkan, koordinasi antara Disperindag Batam dan Pertamina selama ini lebih difokuskan pada pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Selama distribusi lancar dan tidak ada kelangkaan, sampai saat ini tidak ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan penyesuaian harga Pertamax merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Pertamina. Sementara pemerintah daerah berfokus memastikan distribusi BBM di Batam tetap berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (*)
Editor : Jamil Qasim