batampos – Pemerintah menjadikan Batam sebagai titik awal pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan.
Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan Program SiTaskin Pesisir di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (7/7), dan dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Didit Herdiawan Ashaf.
Didit mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran hingga akses pasar.
"Program ini bukan sekadar membangun kampung nelayan. Yang dibangun adalah ekosistem ekonomi agar masyarakat pesisir memiliki pendapatan yang lebih baik," ujar Didit.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memiliki contoh keberhasilan program tersebut melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri yang dimulai pada 2023.
Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat hingga 113 persen, dengan kenaikan nilai ekonomi sekitar 47 persen dibandingkan sebelum program dijalankan.
Menurut Didit, peningkatan tersebut tidak hanya dipengaruhi bertambahnya hasil tangkapan, tetapi juga terbukanya akses pasar yang lebih luas.
"Sebelumnya hasil tangkapan nelayan hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Kini produknya sudah dipasarkan ke Surabaya, Bali, Bitung, bahkan mulai menembus pasar ekspor," katanya.
Keberhasilan itu menjadi dasar pemerintah memperluas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke berbagai daerah di Indonesia.
Pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap maupun budidaya.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, program tersebut juga diproyeksikan menjadi sentra penyedia protein ikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung penyediaan protein bagi masyarakat dan memasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.
Didit menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak menggunakan konsep yang sama di setiap daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, potensi sumber daya, hingga kondisi geografis yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan.
Karena itu, sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan melakukan asesmen terhadap lokasi, termasuk memastikan status lahan memenuhi prinsip clear, clean, and free.
"Setiap kampung memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu pendekatannya juga berbeda sesuai potensi daerah masing-masing," katanya.
Selain KNMP, KKP juga mengembangkan Program Kampung Budidaya Ikan Tematik yang menghubungkan kawasan pesisir dengan wilayah pedalaman melalui pengembangan komoditas budidaya sesuai potensi masing-masing daerah.
Dalam kunjungannya ke Batam, Didit juga meninjau kawasan Sekanak Raya yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia meminta masyarakat menjaga seluruh fasilitas yang nantinya dibangun dan mengelolanya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
"Saya titip kepada masyarakat agar seluruh fasilitas yang dibangun dirawat bersama. Melalui koperasi desa, pendapatan masyarakat bisa terus meningkat," ujarnya.
Didit menilai Batam memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan sektor perikanan karena berada di jalur pelayaran internasional dan memiliki peluang ekspor hasil perikanan yang masih sangat terbuka.
Untuk mendukung keberhasilan program, KKP juga menyiapkan penyuluh, pendamping, serta pengawas yang akan mendampingi masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, kementerian dan lembaga, serta masyarakat nelayan.
"Kami ingin menekankan pentingnya kolaborasi. Semua harus turun bersama menjalankan program Presiden agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Didit.
Ia mengakui berbagai tantangan akan muncul selama pelaksanaan program. Namun, seluruh pihak diminta menjaga komunikasi dan keterbukaan agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Masalah di lapangan pasti ada. Yang penting semua pihak mau duduk bersama mencari solusi sehingga program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," tutupnya. (*)
Editor : Jamil Qasim