batampos – Pemerintah menetapkan Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, sebagai lokasi pertama pelaksanaan Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program lintas kementerian dan lembaga tersebut menjadi model baru percepatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
Peluncuran program dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule, serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Selasa (7/7).
Batam dipilih sebagai lokasi perdana karena dinilai berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar untuk dikembangkan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan jumlah penduduk Batam saat ini sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 ribu jiwa masih tergolong miskin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Batam terus menurun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, capaian tersebut merupakan hasil berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari bantuan kapal dan alat tangkap, bantuan bibit ikan, pembangunan keramba, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
"Alhamdulillah sekarang nelayan-nelayan kita yang ada di pesisir sudah seluruhnya di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kami anggap berkontribusi dalam konteks mengentaskan angka kemiskinan di daerah," katanya.
Keberhasilan tersebut mengantarkan Batam meraih penghargaan sebagai daerah terbaik pertama dalam upaya pengentasan kemiskinan dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo pada tahun lalu.
Meski demikian, Amsakar menegaskan keberhasilan tidak cukup diukur dari penurunan angka statistik semata. Program yang dijalankan harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
"Program SiTaskin ini menjadi bagian penting dalam memberdayakan masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar SiTaskin tidak berhenti sebagai program seremonial.
"Banyak agenda nasional yang saat peluncurannya begitu meriah, tetapi setelah itu tidak terdengar lagi. Saya yakin SiTaskin akan berbeda karena menghadirkan program-program konkret yang menyentuh masyarakat," tambahnya.
Kampung Nelayan Jadi Penggerak Ekonomi
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan SiTaskin Pesisir akan berjalan beriringan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya membangun infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
"Program ini bukan sekadar membangun kampung nelayan. Yang dibangun adalah ekosistem ekonomi agar masyarakat pesisir memiliki pendapatan yang lebih baik," ujarnya.
Didit mencontohkan Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri yang dibangun pada 2023 berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 113 persen. Selain itu, hasil tangkapan yang sebelumnya hanya dipasarkan secara lokal kini telah dikirim ke Surabaya, Bali, Bitung, bahkan mulai menembus pasar ekspor.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke berbagai daerah, termasuk Batam.
Pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan tahun, sekitar 100 kampung telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan.
Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program itu juga diproyeksikan mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein ikan sekaligus memasok kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Didit, setiap daerah akan memiliki model pembangunan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah, potensi ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.
"Kami menekankan pentingnya kolaborasi. Semua harus turun bersama menjalankan program Presiden agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Libatkan Belasan Kementerian
Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule mengatakan SiTaskin Pesisir merupakan program kolaboratif yang melibatkan belasan kementerian, lembaga negara, BUMN, hingga lembaga sosial.
Masing-masing instansi menjalankan program sesuai bidangnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Kementerian Perindustrian memberikan pelatihan industri pangan, Kementerian Perhubungan membuka layanan legalisasi kapal nelayan, sementara Kementerian Ketenagakerjaan memperluas kesempatan kerja.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum membangun jaringan air bersih, BPJPH memberikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, Baznas menyalurkan bantuan pangan, BKKBN menjalankan program percepatan penurunan stunting dan rumah layak huni, serta Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan benih jagung.
Menurut Iwan, banyaknya kementerian yang terlibat menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
"Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi bersama sehingga target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan," ujarnya.
Ia menambahkan, Batam dipilih sebagai lokasi perdana karena keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai dapat menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional yang saat ini berada di kisaran 8,25 persen dapat ditekan menjadi 4,5 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penurunan rata-rata sekitar satu persen setiap tahun melalui sinergi lintas sektor. (*)
Editor : Jamil Qasim