Ketua Woman in Logistics G Transport (Wilat) Kepulauan Riau, Dr. Lindasari Novianti, mengatakan transformasi pelabuhan harus ditempatkan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan Selat Malaka yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.
Ia menjelaskan, setiap tahun lebih dari 102.000 kapal melintasi Selat Malaka. Jalur tersebut menampung sekitar 22 persen perdagangan maritim dunia dan hampir 29 persen perdagangan minyak dunia. Namun hingga kini, nilai tambah ekonomi dari aktivitas logistik dan jasa maritim di kawasan tersebut masih lebih banyak dinikmati oleh pusat-pusat logistik di luar Indonesia.
Linda menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan persaingan usaha. Dalam perspektif ekonomi nasionalis modern, Indonesia masih belum mampu menangkap manfaat ekonomi atau economic rent capture secara optimal dari keunggulan geopolitik yang dimiliki, meskipun menguasai sebagian besar wilayah perairan strategis di Selat Malaka.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap ekosistem logistik negara lain dapat menjadi ancaman bagi ketahanan rantai pasok nasional. Berbagai peristiwa global dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik hingga gangguan jalur pelayaran internasional, menunjukkan pentingnya memiliki sistem logistik domestik yang kuat.
"Berbagai gangguan global dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa negara yang tidak memiliki kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi dan daya tawar strategis," ujar Linda, Kamis (9/7/2026) kemarin.
Karena itu, ia memandang kebijakan transformasi pelabuhan Batam, termasuk penyesuaian struktur tarif dan reformasi pola operasi, merupakan investasi jangka panjang. Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat kapasitas nasional, meningkatkan daya saing perusahaan logistik Indonesia, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional menghadapi berbagai guncangan eksternal.
Linda menambahkan, pengalaman sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pembangunan sektor pelabuhan tidak pernah terlepas dari keberpihakan pemerintah terhadap penguatan kapasitas domestik melalui investasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha nasional.
Menurutnya, Batam tidak boleh selamanya hanya menjadi wilayah transit yang memberikan keuntungan lebih besar kepada ekosistem logistik negara lain. Reformasi yang dilakukan BP Batam dapat dipandang sebagai langkah economic upgrading, yakni mendorong agar aktivitas bongkar muat, pergudangan, multimoda, freight forwarding, hingga jasa logistik bernilai tambah semakin banyak dikerjakan oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal.
"Penguatan pelabuhan Batam harus dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional, dan memastikan bahwa posisi strategis Indonesia di Selat Malaka menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia," tutup Linda. (*)
Editor : Chahaya Simanjuntak