batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengusulkan sebanyak 363 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk rekrutmen tahun 2026. Usulan tersebut didominasi kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan guna memperkuat layanan publik di Kota Batam.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, mengatakan usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Maret 2026.
"Usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Maret 2026," kata Hasnah di Batam, Kamis.
Rincian usulan tersebut meliputi 303 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan. Meski demikian, hingga kini Pemkot Batam masih menunggu persetujuan serta pengumuman resmi dari pemerintah pusat.
"Untuk pembukaan formasi masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujarnya.
Hasnah menjelaskan, jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026 beserta rincian formasi yang disetujui akan diumumkan langsung oleh pemerintah pusat setelah proses verifikasi selesai.
Seluruh Usulan Khusus Formasi CPNS
BKPSDM memastikan seluruh usulan yang diajukan merupakan formasi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemkot Batam juga menegaskan tidak akan membuka skema PPPK paruh waktu pada tahun ini. Hal itu karena pemerintah daerah telah mengangkat sebanyak 593 PPPK pada Desember 2025.
"Untuk PPPK paruh waktu tidak ada lagi, tetap seperti yang sudah diangkat sebelumnya," kata Hasnah.
Kebutuhan ASN Masih Lebih Besar
Menurut Hasnah, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Batam sebenarnya masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah formasi yang diusulkan.
Namun, pemerintah daerah harus menyesuaikan usulan dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun serta kemampuan anggaran daerah.
"Kebutuhan sebenarnya lebih banyak, namun kami menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun dan ketersediaan anggaran daerah," ujarnya.
Pemkot Batam berharap pemerintah pusat menyetujui usulan 363 formasi CPNS tersebut agar kebutuhan tenaga pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat terpenuhi. (*)
Editor : Putut Ariyo