batampos - Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera melakukan perombakan pejabat menyusul pensiunnya 17 aparatur sipil negara (ASN), termasuk dua pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Wali Kota Batam Amsakar Achmad memastikan mutasi dan pengisian jabatan akan dilakukan dalam dua tahap setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Nanti akan kita sampaikan. Tapi masih ada tahapan lagi, setidaknya dua tahapan. Pertama mengisi formasi setelah dapat jawaban atau persetujuan dari BKN. Setelah itu baru diikuti formasi kedua,” kata Amsakar kepada Batam Pos usai rapat paripurna di Gedung DPRD Batam, Senin (3/8/2026)
Menurut Amsakar, penataan ulang struktur organisasi perlu segera dilakukan agar jalannya pemerintahan tidak terganggu akibat banyaknya jabatan yang kosong karena ditinggalkan pejabat yang memasuki masa purnatugas.
Dari 17 ASN yang pensiun, dua di antaranya merupakan pejabat eselon II, yakni Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Batam Zulkarnain. Sementara itu, ASN lainnya yang memasuki masa pensiun berasal dari berbagai jenjang jabatan, termasuk tenaga pendidik.
Untuk menjaga kelancaran pelayanan pemerintahan, jabatan yang kosong sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt.) hingga pejabat definitif ditetapkan.
Baca Juga: Kejaksaan Tambah Personel Intelijen dan Polisi
Amsakar menargetkan pengisian jabatan pada tahap pertama dapat diselesaikan dalam bulan ini. Selanjutnya, mutasi tahap kedua diharapkan rampung paling lambat pada September mendatang.
“Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa putaran pertama. Putaran kedua paling lambat mudah-mudahan bulan depan. Karena sekarang sudah pertengahan tahun, kita juga ingin prosesnya cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, nama-nama pejabat yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas maupun pejabat definitif akan diumumkan setelah seluruh proses administrasi selesai.
“Untuk Plt nanti akan diumumkan,” katanya.
Mutasi ini menjadi perombakan besar pertama yang dilakukan Pemko Batam sejak Amsakar Achmad memimpin pemerintahan bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), mengisi kekosongan jabatan strategis, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. (*)
Editor : Yofi Yuhendri