batampos – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sebanyak 24.909 akseptor baru program Keluarga Berencana (KB) hingga Semester I 2026. Jumlah tersebut telah melampaui setengah dari target peserta baru tahun ini yang ditetapkan sebanyak 42.336 akseptor.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Victor Palimbong, mengatakan selain peserta baru, jumlah peserta KB aktif di Kepri hingga pertengahan 2026 mencapai 231.251 akseptor.
“Target akseptor baru tahun 2026 sebanyak 42.336 orang. Hingga Semester I sudah tercapai 24.909 akseptor baru, sedangkan peserta KB aktif mencapai 231.251 akseptor,” kata Victor saat dikonfirmasi di Batam, Kamis.
Ia menjelaskan, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang paling diminati masyarakat masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi implan.
Menurut Victor, tingginya minat terhadap implan tidak hanya terjadi di Kepri, tetapi juga secara nasional karena metode tersebut dinilai praktis, mudah dipasang, dan mudah diakses masyarakat.
“Saya kira tak hanya di Kepri, tetapi di seluruh Indonesia, MKJP yang paling diminati adalah implan karena kemudahan akses dan kemudahan pemasangannya,” ujarnya.
Data BKKBN menunjukkan, sepanjang Semester I 2026 jumlah akseptor baru pengguna implan mencapai 5.753 orang, sementara peserta aktif metode tersebut tercatat sebanyak 24.614 akseptor.
Selain implan, metode operasi wanita (MOW) juga menunjukkan tren positif. BKKBN mencatat sebanyak 880 akseptor baru MOW dengan total peserta aktif mencapai 12.442 orang.
Sementara itu, metode operasi pria (MOP) mencatat 11 akseptor baru hingga Juli 2026 atau meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Akses KB di Daerah Kepulauan Tersedia
Victor memastikan pelayanan KB di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, dan kawasan pesisir di Kepulauan Riau pada dasarnya telah tersedia.
Menurutnya, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan seperti bidan, serta alat kontrasepsi telah tersedia hingga ke daerah terpencil.
“Seterpencil apa pun wilayah di Kepri, di sana sudah tersedia fasilitas kesehatan. SDM seperti bidan tersedia untuk pelayanan KB, begitu juga alat kontrasepsinya,” katanya.
Meski demikian, BKKBN masih menghadapi tantangan dalam distribusi alat kontrasepsi dan obat-obatan dari Batam menuju kabupaten dan kota kepulauan seperti Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna.
Victor menyebut proses administrasi pengiriman barang kerap menyebabkan alat kontrasepsi tertahan hingga beberapa hari, padahal produk tersebut membutuhkan penyimpanan pada suhu tertentu agar kualitasnya tetap terjaga.
“Yang menjadi tantangan justru distribusi keluar Batam. Obat atau alat kontrasepsi bisa tertahan sampai satu minggu. Padahal produk tersebut harus disimpan pada suhu tertentu. Kalau terlalu lama tertahan tentu berisiko mempengaruhi kualitasnya,” ujarnya.
BKKBN berharap persoalan distribusi tersebut dapat menjadi perhatian berbagai pihak agar pelayanan program KB di seluruh wilayah Kepulauan Riau, terutama daerah kepulauan dan terluar, dapat berjalan optimal. (*)
Editor : Putut Ariyo