batampos - Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad mengingatkan adanya jebakan baru dalam tata kelola pemerintahan di tengah derasnya arus informasi digital. Jebakan tersebut, menurut dia, berupa popularitas dan pencitraan.
Amsakar menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Batam Pos, Senin (10/8/2026). Ia menilai perkembangan media sosial telah mengubah cara pemerintah membangun citra di hadapan publik.
Menurut Amsakar, pemerintah kini dapat dengan mudah membentuk citra melalui foto dan video yang menampilkan aktivitas kepala daerah maupun pejabat. Persoalannya, bukan lagi sekadar apakah kegiatan tersebut benar-benar terjadi, melainkan bagaimana aktivitas itu dikemas agar terlihat menarik.
“Ada jebakan baru dalam tata kelola pemerintahan. Jebakan baru itu bernama popularitas, bernama pencitraan,” kata Amsakar.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi mendorong pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas memilih foto dan video terbaik untuk ditampilkan kepada publik. Konten yang ditonjolkan belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Entah benar atau enggak, enggak penting. Yang penting dia menjadi viral,” ujarnya.
Popularitas Belum Tentu Cerminkan Kinerja
Amsakar menilai pola tersebut dapat melahirkan pemimpin yang terlihat hebat dari sisi popularitas dan pencitraan, tetapi belum tentu memiliki kinerja yang sebanding dengan citra yang dibangun.
“Sangat boleh jadi sekarang ini, di era sekarang ini, akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat dari sisi popularitasnya, dari sisi pencitraannya,” kata dia.
Ia mempertanyakan sejauh mana konten yang beredar di media sosial benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Amsakar, media arus utama memiliki peran penting sebagai penyeimbang.
Media mainstream, kata dia, tidak seharusnya hanya mengikuti informasi yang sedang viral. Media perlu menguji informasi, meluruskan informasi yang keliru, serta berpihak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Media mainstream ini bisa menjadi penengah. Media mainstream ini bisa menjadi bagian untuk meluruskan kalau ada informasi yang bengkok, atau betul-betul berpihak kepada data yang akurat,” ujarnya.
Berita Viral Belum Tentu Benar
Amsakar mengatakan algoritma media sosial cenderung menyajikan informasi berdasarkan preferensi dan kecenderungan pengguna. Akibatnya, informasi yang paling banyak disukai dan dibagikan belum tentu merupakan informasi yang paling benar.
Menurut dia, pemerintah juga menghadapi persoalan serupa. Ketika banyak pemberitaan positif mengenai pemerintah, satu isu negatif yang kemudian viral dapat mengalahkan keseluruhan informasi positif tersebut.
“Kalau kami di pemerintahan ada 15 berita positif, satu saja hal yang dapat dipelintir menjadi negatif, maka satu ini yang paling mewarnai cerita,” kata Amsakar.
Ia menilai logika viral tersebut dapat menggeser perhatian publik dari fakta yang lebih utuh. Informasi yang benar dan memiliki dasar data dapat tersisih oleh konten yang lebih sensasional dan mudah menyebar.
Dalam konteks Batam, Amsakar meminta media tidak ikut terjebak dalam pola tersebut. Menurut dia, Batam memiliki nilai strategis yang terlalu besar untuk dipromosikan melalui pemberitaan yang tidak akurat.
“Batam terlalu mahal kalau harus kita jual dengan harga murah melalui berita-berita yang jelek-jelek,” ujar Amsakar.
Media Diminta Tetap Kritis
Amsakar mengatakan citra Batam semestinya dibangun melalui informasi yang akurat mengenai perkembangan ekonomi, investasi, maupun kebijakan pemerintah. Pemberitaan yang kredibel, menurut dia, justru dapat menjadi bagian dari promosi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama sekitar satu tahun enam bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Ia mengatakan pemerintah telah tiga kali bertemu Presiden Prabowo Subianto dan terdapat lima regulasi yang dibuat khusus untuk Batam. Ia juga menyinggung perkembangan ekonomi dan investasi Batam yang menurutnya terus bergerak.
Namun, Amsakar mengingatkan capaian tersebut tidak cukup hanya dikemas dalam bentuk pencitraan. Pemerintah tetap membutuhkan media yang kritis untuk menguji dan mengabarkan fakta di balik setiap kebijakan.
Karena itu, ia menilai hubungan pemerintah dan media harus ditempatkan sebagai kemitraan yang sehat.
Media, menurut Amsakar, tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Di tengah era ketika popularitas dapat dibangun dalam hitungan jam, verifikasi dan akurasi justru menjadi semakin penting.
Editor : Putut Ariyo