batampos – Perluasan wilayah kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi 22 pulau mendorong penguatan pengamanan di kawasan tersebut. Untuk memastikan aktivitas investasi dan pembangunan tetap berjalan kondusif, BP Batam menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (21/8).
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Balairung Sari BP Batam. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penguatan sinergi dengan Polri diperlukan seiring meningkatnya aktivitas dan kewenangan BP Batam.
“Substansinya pertama adalah peningkatan kualitas keamanan di seluruh kegiatan di Batam. Kedua, menjaga kondusivitas wilayah,” kata Amsakar.
Baca Juga: Warga RI Simpan 1.800 Ton Emas, Nilainya Tembus Rp4.460 Triliun
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Polri bukan kali pertama dilakukan. MoU terbaru merupakan kelanjutan sekaligus penguatan dari kerja sama yang sebelumnya telah berjalan.
Namun, cakupan wilayah BP Batam kini mengalami perluasan. Dari sebelumnya delapan pulau, wilayah kerja BP Batam berkembang menjadi 22 pulau.
Di sisi lain, sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya melibatkan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah kini menjadi kewenangan BP Batam.
“Karena itu eskalasinya semakin tinggi, dan komitmen kerja sama antara BP Batam dan Polri ini menjadi sesuatu yang penting,” ujarnya.
Menurut Amsakar, keamanan menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Kondisi yang aman dan kondusif dibutuhkan agar investasi serta pembangunan di Batam dapat terus berkembang.
Karena itu, ia meminta kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Implementasi di lapangan menjadi hal yang paling penting.
“Yang paling penting dari nota ini adalah bagaimana dia bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Baca Juga: Pesawat Malaysia Airlines Batal Terbang, Asap Hitam Muncul dari Mesin
Implementasi kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penguatan koordinasi, penanganan persoalan keamanan, hingga pertukaran data antara BP Batam dan Mabes Polri sesuai kebutuhan dan ruang lingkup kerja sama.
Sementara itu, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri) Komjen Pol Muhammad Fadil Imran menegaskan Polri memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan kawasan kerja BP Batam.
Fadil mengatakan keamanan tidak hanya berkaitan dengan pencegahan gangguan. Lebih dari itu, keamanan harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
“Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan,” katanya.
Menurut Fadil, sinergi BP Batam dan Polri akan mencakup sejumlah aspek. Di antaranya pertukaran data dan informasi, pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.
Ia menegaskan keberhasilan MoU tersebut nantinya tidak diukur dari tebalnya dokumen maupun seremoni penandatanganan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan di lapangan.
Baca Juga: BP Batam Raih Peringkat 1 JDIH Nasional 2026 dengan Nilai Sempurna 100
“MoU ini jangan berhenti menjadi dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah di lapangan setelah kita menandatangani MoU ini,” ujar Fadil.
Batam merupakan salah satu kawasan strategis industri dan investasi. Menurut Fadil, situasi keamanan yang tidak kondusif dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi sekaligus kepercayaan investor.
Karena itu, Polri ingin mengambil peran lebih luas sebagai mitra pembangunan. Kehadiran kepolisian diharapkan tidak hanya ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dalam upaya menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan pembangunan.
“Polri ingin hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai mitra pembangunan. Kita ingin Batam tetap aman, investasi berjalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : M Tahang