batampos - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan anggaran sebesar Rp2,44 triliun untuk pelaksanaan program kerja 2027. Dari total tersebut, Rp665,11 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Usulan anggaran tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9). Dalam rapat tersebut, Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta jajaran pejabat BP Batam.
Seluruh usulan anggaran BP Batam untuk 2027 bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik, dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurut Amsakar, arah kebijakan tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.
Rp665 Miliar untuk Infrastruktur Batam
Sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam rencana anggaran BP Batam 2027. Nilai yang diusulkan mencapai Rp665,11 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas strategis di Batam. Cakupannya meliputi infrastruktur pelabuhan, jalan dan jembatan, fasilitas bandara, drainase, hingga penyediaan air bersih.
BP Batam juga mengalokasikan anggaran untuk pengolahan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, pengembangan kawasan, sektor pariwisata, serta fasilitas kesehatan turut masuk dalam rencana penggunaan anggaran.
Amsakar mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Batam. Menurut dia, pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya fasilitas fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap produktivitas dunia usaha dan daya saing daerah.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB Batam.
Amsakar memastikan penggunaan anggaran akan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” kata dia.
DPR Minta Anggaran BP Batam Diterjemahkan Jadi Program Terukur
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi perkembangan Batam, terutama dalam penguatan ekonomi dan investasi.
Menurut dia, besarnya anggaran yang disiapkan BP Batam perlu diterjemahkan ke dalam program prioritas yang jelas dan terukur. Program tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan dunia usaha.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha,” kata Adisatrya.
Ia berharap pengelolaan anggaran BP Batam dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, investasi, konektivitas, serta penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, program yang dijalankan diharapkan turut meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
“Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” ujarnya. (*)
Editor : Putut Ariyo