batampos – Penutupan PT Blue Sky Solar Indonesia di kawasan Sei Pelunggut, Dapur 12, Tanjunguncang, Sagulung, menyisakan persoalan bagi sekitar 140 hingga 150 pekerjanya. Mereka menuntut pembayaran kompensasi masa kerja serta upah lembur yang hingga kini belum diselesaikan perusahaan.
Perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berdiri sejak 2023 itu menghentikan operasional pada 25 Oktober 2026. Selama beroperasi, perusahaan memproduksi panel surya untuk memenuhi pesanan pasar Amerika Serikat (AS).
Penutupan ini menambah daftar persoalan industri panel surya di Batam di tengah tekanan akibat perang dagang Amerika Serikat dan China.
Salah seorang pekerja berinisial IS mengatakan seluruh karyawan Blue Sky berstatus kontrak. Tidak ada pekerja berstatus permanen. Ia sendiri telah bekerja sejak September 2023.
Menurut IS, persoalan mulai membingungkan ketika pada pertengahan 2026 nama perusahaan dalam kontrak kerja berubah dari PT Blue Sky Solar Indonesia menjadi PT Eco Solar. Namun, perubahan tersebut tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada pekerja.
“Kami diberitahukan pergantian nama itu waktu tanda tangan kontrak baru. Bahwasannya ini kontrak masih sama. Cuma nama PT saja yang berubah, dari Blue Sky ke Eco Solar,” kata IS kepada Batam Pos, Jumat (6/11) siang.
Ia mengatakan pekerja hanya diberi tahu bahwa nama perusahaan dalam kontrak berubah. Tidak ada penjelasan mengenai perubahan kepemilikan ataupun hubungan antara kedua perusahaan tersebut. Bahkan, atribut dan pakaian kerja karyawan masih mencantumkan nama PT Blue Sky Solar Indonesia.
Persoalan lain muncul dalam administrasi pengupahan. IS mengaku gaji pekerja memang dibayarkan, tetapi perusahaan tidak memberikan slip gaji. Akibatnya, pekerja tidak mengetahui secara terperinci potongan maupun perhitungan upah yang diterima.
“Jadi kami enggak tahu apa saja potongan dan segala macam,” ujarnya.
Pekerja juga mendapati kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka tidak lagi aktif. Saat hendak menggunakan layanan kesehatan, status kepesertaan dalam aplikasi BPJS Kesehatan menunjukkan keterangan telah dihentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Padahal, menurut IS, pekerja masih memiliki kontrak dan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai PHK dari perusahaan.
“Tidak ada sosialisasi dan tidak ada pemberitahuan dari perusahaan. Tiba-tiba karyawan mau buka JKN sudah tidak bisa digunakan. Tertera di aplikasi itu diberhentikan atau di-PHK,” katanya.
Kini, para pekerja menuntut pembayaran kompensasi sesuai hak mereka. Mereka juga meminta perusahaan membayar upah lembur sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Hingga Jumat siang, IS mengaku belum mengetahui jadwal pertemuan lanjutan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri. Menurut dia, pihak dinas maupun perusahaan masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data pekerja.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya membenarkan bahwa PT Blue Sky Solar Indonesia dalam perjalanannya beralih menggunakan nama PT Eco Solar.
Namun, ia menjelaskan persoalan tersebut bukan sekadar perubahan nama atau kepemilikan perusahaan. Menurut dia, terdapat transaksi aset berupa mesin dari Blue Sky kepada Eco Solar.
Diky mengatakan pihaknya telah memanggil manajemen Eco Solar bersama pengawas ketenagakerjaan untuk membahas pemenuhan hak pekerja, terutama kompensasi atas masa kerja mereka di Blue Sky.
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan menyatakan akan melakukan penghitungan dalam waktu dekat. Namun, menurut Diky, tanggung jawab pembayaran kompensasi selama pekerja bekerja di Blue Sky tetap berada pada perusahaan tersebut.
“Kalau di Eco Solar sudah membayar kompensasinya. Kalau di Blue Sky akan dihitung oleh mereka. Nanti sebatas kemampuan mereka akan membayarkan sesuai dengan perencanaan. Karena bukan tanggung jawab Eco Solar, tapi Blue Sky,” kata Diky.
Ia menjelaskan Eco Solar menyatakan bersedia membantu pembayaran hak pekerja yang sebelumnya belum dipenuhi Blue Sky. Namun, Disnakertrans Kepri belum mendapat kepastian apakah kompensasi tersebut akan dibayarkan penuh atau hanya sebagian.
Diky menyebut besaran kompensasi pada dasarnya dihitung berdasarkan masa kerja dan upah yang menjadi dasar perhitungan. Karena itu, hak setiap pekerja perlu dihitung sesuai masa kerjanya.
Namun, ketika ditanya apakah seluruh kompensasi pekerja Blue Sky akan dibayarkan 100 persen, Diky mengaku belum bisa memastikan.
“Kalau 100 persen kayaknya enggak mungkin. Maka yang menentukan kebijaksanaan seperti apa nanti akan dipertemukan juga antara perusahaan dan pekerja,” ujarnya.
Disnakertrans Kepri, kata Diky, juga menghadapi kendala untuk menghubungi pihak Blue Sky apabila manajemen atau penanggung jawab perusahaan sudah meninggalkan Batam. Proses meminta pertanggungjawaban perusahaan yang berada di luar daerah, bahkan luar negeri, dinilai tidak mudah.
“Kita susah kalau sudah keluar dari Batam. Itu prosesnya panjang sekali,” katanya.
Berkaca dari sejumlah perusahaan panel surya yang menghentikan operasional, Diky meminta manajemen perusahaan PMA lebih terbuka mengenai kondisi usaha dan kewajiban terhadap pekerja.
Ia mengaku sebelumnya telah mengundang perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengetahui kondisi operasional dan jumlah tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar perusahaan yang akan berhenti beroperasi menyelesaikan kewajiban kepada pekerja sebelum penanggung jawabnya meninggalkan Indonesia.
Diky menyebut Disnakertrans dapat berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengantisipasi penanggung jawab perusahaan asing meninggalkan Indonesia ketika masih ada persoalan hak pekerja yang belum diselesaikan.
“Ketika tutup saya minta kompensasi dibayarkan semua. Kita bikin surat kirim ke imigrasi dulu supaya PMA-nya jangan pergi dulu ke luar negeri. Seperti itu,” ujarnya.
Diky turut mengingatkan pekerja di perusahaan PMA agar menyimpan salinan perjanjian kerja. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menuntut hak apabila perusahaan mengalami masalah atau menghentikan operasional.
“Karena jika terjadi masalah maka dasar perjanjian kontrak itulah yang menjadi tuntutan,” katanya.
Ia memastikan Eco Solar telah menyampaikan rencana membantu pembayaran kompensasi pekerja Blue Sky dalam waktu dekat. Namun, belum ada kepastian mengenai tanggal pembayaran maupun besaran hak yang akan dibayarkan kepada para pekerja.
“Dalam waktu dekat mereka akan membayarkan,” kata Diky. (*)
Editor : M Tahang