PPN Digital Luar Negeri Berlaku, Transfer Uang Tak Otomatis Kena Pajak
batampos – Pemerintah memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Senin (9/11). Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan tidak semua transaksi digital maupun pengiriman uang masyarakat otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemungutan pajak melalui sistem tersebut hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.
"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," ujar Inge kepada wartawan, sebagaimana dikutip JawaPos.com, Rabu (4/11).
Inge menegaskan, kebijakan tersebut tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Pemerintah juga tidak bermaksud mengenakan pajak terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan masyarakat.
Salah satu transaksi yang perlu diperhatikan adalah transfer dana personal dan remitansi atau pengiriman uang. Aktivitas tersebut tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN.
Artinya, masyarakat tidak serta-merta dikenakan PPN ketika mengirim uang kepada keluarga, memindahkan dana ke rekening lain, maupun melakukan pengiriman uang lintas negara.
Adapun sasaran utama kebijakan ini adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa produk digital serta jasa kena pajak berupa layanan digital dari luar negeri yang digunakan konsumen di Indonesia.
Contohnya, pembelian perangkat lunak, berlangganan layanan streaming, hingga penggunaan layanan komputasi awan (cloud computing) dari penyedia luar negeri.
Namun, transaksi digital yang telah dipungut PPN melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pelaku usaha yang ditunjuk DJP tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
