Barang Kiriman dari Batam Bisa Kena Bea Masuk dan Pajak, Ini Penjelasannya

Dipublikasikan Senin, 9 Nov 2026 | 11:41 WIB

batampos - Pernah bertanya mengapa paket yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia harus melalui pemeriksaan Bea Cukai dan berpotensi dikenakan bea masuk serta pajak?

Hal ini berkaitan dengan status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ), yang memiliki ketentuan kepabeanan dan perpajakan khusus.

FTZ merupakan kawasan yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas perpajakan atas pemasukan barang dari luar negeri. Namun, ketika barang asal luar negeri tersebut dikeluarkan menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), seperti Jakarta atau Surabaya, barang dapat dikenakan bea masuk dan pajak sesuai jenis, asal, serta nilainya.

Ketentuan tersebut bertujuan memastikan barang yang sebelumnya memperoleh fasilitas di Kawasan Bebas memenuhi kewajiban ketika memasuki wilayah Indonesia lainnya. Aturan ini antara lain mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2021 dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021.

Tanggung Jawab Pengirim, Ekspedisi, dan Bea Cukai

Dalam proses pengiriman paket, setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

Pengirim bertanggung jawab memberikan informasi yang benar mengenai jenis, jumlah, dan nilai barang, serta memastikan pengemasan dilakukan dengan aman.

Sementara itu, pihak ekspedisi bertanggung jawab atas penanganan, keamanan, dan keutuhan paket. Tanggung jawab tersebut mencakup pembukaan dan pengemasan kembali serta pendampingan pemeriksaan sebagai kuasa pemilik barang saat pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai.

Adapun Bea Cukai bertugas memberikan pelayanan, melakukan pemeriksaan fisik barang, serta menjalankan pengawasan kepabeanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, tanggung jawab ditentukan berdasarkan penyebab serta kesalahan atau kelalaian masing-masing pihak.