batampos - Mahkamah Agung Thailand memerintahkan penagihan pajak 17,6 miliar baht kepada penasehat Danantara Thaksin Shinawatra pada Senin (17/11).
Penagihan ini terkait penjualan saham Shin Corporation oleh keluarga Shinawatra pada tahun 2006.
Pada tahun 2006, Thaksin menghadapi dakwaan korupsi dan kontroversi terkait penjualan saham tanpa pajak di perusahaannya.
Pada tahun yang sama ia juga digulingkan sebagai Perdana Menteri melalui kudeta dan kemudian menjalani pengasingan selama lebih dari satu dekade.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari penjualan saham Shin Corp ke Temasek Holdings milik Singapura pada 2006. Hal ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bebas pajak saat transaksi dilakukan.
Departemen Pajak menilai bahwa Thaksin dan keluarganya memiliki kewajiban pajak atas keuntungan dari penjualan tersebut.
Namun, pengadilan Central Tax Court pernah membatalkan tagihan pajak tersebut dan menyatakan bahwa pemanggilan pajak terhadap anak - anak Thaksin yang menjual saham tidak sah karena hanya bertindak sebagai wakil.
Mahkamah Agung kemudian membatalkan keputusan banding sebelumnya dan memerintahkan penagihan pajak 17,6 miliar baht terhadap Thaksin.
Pelaksanaan penagihan akan segera dilakukan dan diperkirakan butuh satu hingga dua bulan agar perintah penagihan diterbitkan.
Keputusan ini membuat Thaksin harus memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan penilaian pajak awal dari Departemen Pajak.
Thaksin Shinawatra ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat (advisory board) di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Penunjukannya sebagai penasehat Danantara menuai kontroversi karena ia pernah dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Keputusan Mahkamah Agung Thailand merupakan pukulan besar bagi Thaksin Shinawatra yang sebelumnya memenangkan sengketa pajak di pengadilan banding.
Kasus penjualan Shin Corporation pernah menimbulkan perdebatan besar di Thailand karena melibatkan konflik kepentingan dan kekuasaan politik, terutama ketika Thaksin masih menjabat sebagai perdana menteri.(*)
Editor : Juliana Belence