batampos - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di Kota Batam mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Selain meningkatkan biaya operasional, penyesuaian harga BBM dinilai berpotensi memicu efek berantai yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.
Kekhawatiran tersebut muncul setelah Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax RON 92 di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam dari Rp11.750 per liter menjadi Rp15.500 per liter, efektif berlaku mulai 10 Juni 2026.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi dari dinamika harga energi global. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian daerah perlu diantisipasi sejak dini.
“Yang kita khawatirkan ini kenaikan harga BBM non subsidi akan memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok bisa ikut naik karena sebagian besar barang kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari berbagai daerah dan membutuhkan biaya transportasi,” ujar Rafki, Jumat (12/6).
Menurutnya, Batam memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia karena sebagian besar kebutuhan pangan dan barang konsumsi masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Baca Juga: Perbaikan Pipa Utama di Simpang Kepri Mall Rampung, Distribusi Air Berangsur Normal
Dalam kondisi tersebut, kenaikan biaya transportasi dan distribusi akan berpengaruh langsung terhadap harga barang di tingkat konsumen.
Rafki mengungkapkan dunia usaha sebenarnya telah lebih dahulu merasakan dampak kenaikan biaya logistik setelah adanya penyesuaian harga solar non subsidi beberapa waktu lalu. Kenaikan tersebut memengaruhi biaya distribusi barang, termasuk pengiriman kontainer yang menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan dan industri di Batam.
Dengan naiknya harga Pertamax, beban operasional diperkirakan kembali bertambah, khususnya bagi perusahaan yang masih menggunakan kendaraan berbahan bakar non subsidi untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari.
“Kalau untuk produksi mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi untuk biaya transportasi dan logistik tentu ada tambahan beban,” katanya.
Dalam rantai ekonomi, peningkatan biaya distribusi umumnya akan diikuti penyesuaian harga barang dan jasa. Ketika biaya angkut meningkat, pelaku usaha cenderung membebankan sebagian kenaikan biaya kepada konsumen agar operasional tetap berjalan.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong inflasi, terutama jika terjadi kenaikan harga pada berbagai komoditas kebutuhan masyarakat secara bersamaan.
Bagi Apindo Batam, dampak yang paling perlu diwaspadai adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan.
“Ketika inflasi naik, beban pekerja juga meningkat. Kita khawatir upah yang diterima menjadi tidak cukup apabila harga-harga kebutuhan pokok ikut naik,” ujar Rafki.
Selain risiko inflasi, Apindo juga melihat potensi perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite diperkirakan akan mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM bersubsidi.
Perubahan pola konsumsi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite dalam waktu dekat. Karena itu, Apindo meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan ketersediaan stok BBM subsidi agar tidak terjadi gangguan pasokan.
“Kita berharap pasokan Pertalite dijaga supaya tidak terjadi kelangkaan. Karena kemungkinan akan ada perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga yang cukup tinggi,” katanya.
Baca Juga: Pertamax Tembus Rp15.500 per Liter, Pengguna Mulai Berburu Pertalite
Rafki juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok menuju Batam. Sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat berdampak langsung terhadap harga barang di pasar.
“Jangan sampai pasokan kebutuhan pokok terganggu. Kalau biaya transportasi naik dan barang menjadi langka, maka kenaikan harganya bisa lebih tinggi lagi. Itu yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Meski mengingatkan berbagai risiko tersebut, Apindo Batam menilai kenaikan harga BBM non subsidi belum menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Batam. Menurut Rafki, kenaikan harga energi merupakan fenomena global yang telah menjadi bagian dari perhitungan bisnis para pelaku usaha dan investor.
“Kita percaya iklim investasi di Batam saat ini masih cukup terjaga dengan baik,” katanya.
Pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus menjaga stabilitas distribusi barang, ketersediaan energi, serta mengendalikan inflasi agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin membebani masyarakat maupun dunia usaha. (*)
Editor : Putut Ariyo