batampos - Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Target tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan penciptaan jutaan lapangan kerja baru menjadi salah satu sasaran utama pemerintah pada tahun depan.
"Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam target 2,57–3,49 juta orang," ujar Wihadi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan Capai 6,5 Persen
Dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
Sejalan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,30–4,87 persen pada 2027.
Hilirisasi dan Industrialisasi Jadi Strategi Utama
Menurut Wihadi, arah kebijakan fiskal dalam APBN 2027 difokuskan pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja.
Pemerintah telah menyiapkan delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk mendukung pencapaian target pembangunan.
Salah satu klaster utama adalah hilirisasi dan industrialisasi yang dirancang untuk memperluas kegiatan pengolahan di dalam negeri sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
Pendidikan Jadi Pendukung Kebutuhan Industri
Selain penguatan sektor industri, pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.
Wihadi menegaskan bahwa keberhasilan program hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan industri, tetapi juga memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor.
Karena itu, penyusunan Program Kerja Prioritas Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembangunan, isu-isu strategis, serta kesiapan masing-masing daerah agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif.
Banggar DPR menilai arah pembangunan yang berfokus pada hilirisasi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (*)
Editor : Putut Ariyo