batampos – Dunia usaha di Batam, Kepulauan Riau, masih menunjukkan ketahanan di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Kalangan pengusaha memastikan hingga saat ini belum ada rencana PHK massal, sementara aktivitas industri dan perekrutan tenaga kerja masih berjalan normal.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan kondisi ketenagakerjaan di Batam masih relatif stabil. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, arus investasi yang terus mengalir, serta inflasi yang terkendali menjadi faktor utama yang menjaga iklim usaha tetap kondusif.
"Untuk ketenagakerjaan di Batam sampai saat ini masih baik-baik saja. Seiring tingginya pertumbuhan ekonomi, derasnya arus investasi, dan relatif terkendalinya inflasi, lapangan pekerjaan di Batam juga tetap terbuka cukup luas," kata Rafki, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Apindo Batam masih menjalankan kegiatan produksi seperti biasa dan tetap merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional.
Baca Juga: BP Batam Verifikasi Kaveling Ruang Laut, Tindak Lanjuti Arahan Menteri ATR/BPN
Menurut Rafki, perputaran tenaga kerja yang terjadi selama ini merupakan dinamika normal di dunia industri dan bukan karena kebijakan pengurangan karyawan.
"Belum ada perusahaan yang merencanakan PHK besar-besaran di Batam. Kalau rotasi dan keluar masuknya pekerja di perusahaan, itu hal yang lumrah," ujarnya.
Biaya Produksi Meningkat
Meski kondisi ketenagakerjaan masih stabil, Rafki mengakui pelaku usaha menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya produksi.
Kenaikan harga bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, hingga biaya logistik menjadi tantangan utama yang dirasakan industri, terutama sektor manufaktur.
"Pengusaha saat ini dibebani mahalnya bahan baku dan beberapa bahan penolong produksi. Termasuk mesin-mesin juga mengalami kenaikan akibat mahalnya biaya logistik karena naiknya harga BBM dan dampak perang yang terjadi," katanya.
Menurutnya, kelangkaan sejumlah bahan baku di pasar turut mendorong kenaikan harga pembelian. Di sisi lain, biaya pengadaan mesin dan peralatan produksi juga meningkat akibat naiknya biaya transportasi dan logistik global.
Meski demikian, tekanan tersebut belum memengaruhi keberlangsungan usaha maupun mendorong perusahaan melakukan efisiensi melalui PHK.
"Sektor manufaktur paling terdampak dari mahalnya bahan baku. Namun belum sampai membuat pelaku usaha melakukan PHK. Saat ini pelaku usaha di Batam masih beraktivitas normal seperti biasa," ujar Rafki.
Ia berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga tekanan terhadap biaya produksi dapat berkurang dan dunia usaha memiliki ruang lebih besar untuk melakukan ekspansi.
PHK Nasional Tembus 126 Ribu Pekerja
Berbeda dengan kondisi di Batam, dunia usaha secara nasional masih menghadapi tekanan yang cukup besar.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengungkapkan sebanyak 126 ribu pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data tenaga kerja nonaktif BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK juga mencapai sekitar 50 ribu klaim pada periode yang sama.
"Berdasarkan data BPJS dari Januari sampai Mei 2026, jumlah tenaga kerja nonaktif akibat PHK telah mencapai 126 ribu orang, sedangkan klaim JHT karena PHK telah mencapai 50 ribu klaim," ujar Shinta.
Menurutnya, meningkatnya PHK dipicu oleh kenaikan biaya produksi, perlambatan permintaan pasar, serta perubahan struktur industri global.
Shinta menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu menjaga iklim usaha agar perusahaan tetap dapat mempertahankan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. (*)
Editor : Putut Ariyo