batampos – Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026). Forum tersebut menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus menentukan arah organisasi melalui pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode berikutnya.
Musda dihadiri pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan berbagai asosiasi pariwisata. Selain menyusun program kerja organisasi, agenda utama forum adalah pemilihan ketua baru yang diikuti dua kandidat, yakni Santi dan Rizal.
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menegaskan industri hotel dan restoran memiliki peran strategis dalam mendukung Batam sebagai kota industri, perdagangan, jasa, investasi, sekaligus destinasi wisata.
Menurutnya, Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna menunjang pertumbuhan sektor pariwisata.
"Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya," ujar Ardiwinata.
Ia mengungkapkan potensi industri hospitality di Batam terus berkembang. Hingga saat ini tercatat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran beroperasi di Kota Batam. Sementara sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 24 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Besarnya kontribusi tersebut, kata Ardiwinata, harus diimbangi dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) melalui penyediaan convention hall dan fasilitas pertemuan berstandar nasional maupun internasional.
"Batam memiliki peluang besar menjadi tujuan penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional hingga internasional jika didukung fasilitas yang memadai," katanya.
Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, menilai penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan jumlah anggota. Semakin banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang bergabung, semakin kuat pula posisi PHRI dalam memperjuangkan kepentingan industri.
"Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha," ujar Hariyadi.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota PHRI agar bergabung. Menurutnya, PHRI berperan sebagai wadah advokasi, pembinaan, sekaligus jembatan komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021–2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV menjadi momentum penting untuk menjawab berbagai tantangan industri, mulai dari meningkatnya persaingan destinasi wisata regional, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, penyederhanaan perizinan, hingga penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.
Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri, Reni Novianti, menambahkan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan sejak Juli 2026 dengan mengedepankan prinsip transparansi dan demokrasi organisasi.
"Seluruh persiapan teknis, tempat, akomodasi hingga tata tertib telah disiapkan," katanya.
Melalui Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang adaptif, memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan industri hospitality di Kepulauan Riau. (*)
Editor : Putut Ariyo