batampos – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dinilai mulai mengubah struktur perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut membuat strategi pertumbuhan ekonomi tidak lagi bisa mengandalkan pola lama, melainkan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan industri.
Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, mengatakan terdapat dua transformasi besar yang saat ini memengaruhi arah perekonomian nasional, yakni perkembangan AI dan transisi menuju kendaraan listrik.
Menurutnya, kedua tren tersebut tidak hanya mengubah lanskap industri, tetapi juga memengaruhi kebutuhan tenaga kerja, pola investasi, hingga rantai pasok global.
"Guncangan ini mengubah mesin produksi dari padat karya menjadi padat teknologi. Negara dan perusahaan yang tidak cepat beradaptasi akan tertinggal," ujar Fakhrul dalam talkshow bertajuk From State Capitalism to Welfare State: Is Indonesia Moving Toward a New Economic Model? di Javarock Kemang, Kamis (3/9).
Fakhrul menjelaskan, AI telah mengubah berbagai proses bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengambilan keputusan. Otomatisasi membuat sejumlah pekerjaan berpotensi berkurang, namun pada saat yang sama menciptakan profesi baru yang membutuhkan keterampilan digital dan teknologi yang lebih tinggi.
Sementara itu, transformasi menuju kendaraan listrik mendorong industri otomotif menata ulang rantai pasok, termasuk pada sektor baterai, energi, logistik, hingga industri pendukung lainnya.
Pola Konsumsi Masyarakat Turut Bergeser
Perubahan teknologi juga berdampak pada perilaku konsumen. Masyarakat kini semakin banyak memanfaatkan layanan digital dan mulai beralih pada produk maupun layanan yang berkaitan dengan energi ramah lingkungan.
Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi akibat inflasi, kenaikan harga pangan, dan meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya.
Menurut Fakhrul, kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara otomatis seperti pada dekade sebelumnya.
Ia menjelaskan, sebelum tahun 2000, investasi relatif lebih mudah mengalir sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen dapat dicapai tanpa intervensi pemerintah yang terlalu besar.
Namun, situasi saat ini telah berubah. Pemerintah perlu terus mendorong investasi, menjaga stabilitas fiskal, serta memperkuat koordinasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.
"Dengan kemampuan swasta yang menurun, ini yang menyebabkan hadirnya state capitalism," katanya.
Peran Negara Dinilai Semakin Strategis
Meski menilai peran pemerintah akan semakin besar dalam perekonomian, Fakhrul mengingatkan bahwa intervensi negara harus dilakukan secara tepat agar mampu menjawab tantangan perubahan struktur ekonomi tanpa menciptakan persoalan baru.
Ia juga menilai regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
"Saya menyarankan hukum perundang-undangan harus berubah. Karena pasca-1998, state capacity kita dikebiri permanen lewat UU Keuangan Negara," ujarnya.
Fakhrul menegaskan, kemampuan Indonesia beradaptasi terhadap perkembangan AI, kendaraan listrik, serta transformasi industri akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing nasional dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. (*)
Editor : Putut Ariyo