batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menilai Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 di Kota Batam bukan sekadar ajang promosi produk UMKM. Kegiatan yang berlangsung 14-20 September 2026 itu dinilai menjadi ruang untuk memperkuat warisan budaya Melayu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha lokal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Misni mengatakan, penyelenggaraan GMP yang digelar Bank Indonesia (BI) setiap tahun menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan UMKM.
"Kami mengapresiasi Bank Indonesia (BI) atas konsistensinya membangun sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Gebyar Melayu Pesisir setiap tahun," kata Misni di Batam, Sabtu.
Menurut Misni, GMP 2026 memiliki nilai strategis karena rangkaiannya tidak hanya berfokus pada promosi produk UMKM. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membuka peluang perluasan jejaring bisnis.
Rangkaian Road to GMP mencakup kurasi UMKM, onboarding digital, export coaching program, business matching ekspor dan pembiayaan, showcasing UMKM, hingga pelatihan tenun.
"Artinya, kegiatan ini tidak berhenti pada promosi produk, tetapi menyentuh aspek peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring usaha," ujar Misni.
Digitalisasi Jadi Kunci UMKM Kepri Naik Kelas
Misni mengatakan UMKM merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pelaku usaha.
Menurut dia, UMKM perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, inovasi, kapasitas manajerial, serta memperluas akses pasar.
Digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan menghadapi persaingan di pasar yang semakin terbuka.
Selain aspek digital, Kepri memiliki modal lain dalam pengembangan UMKM, yakni kekayaan budaya dan warisan Melayu yang masih hidup di tengah masyarakat.
Wastra, tenun, tudung manto, kuliner, kerajinan, seni, dan berbagai produk kreatif Melayu dinilai bukan hanya menjadi bagian dari ekspresi kebudayaan, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
"Pelestarian budaya harus ditempatkan bukan hanya sebagai upaya menjaga identitas, namun sebagai proses menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis kekayaan intelektual dan kreativitas masyarakat," ujar Misni.
QRIS Didorong Perluas Akses Pasar UMKM
Misni juga menekankan pentingnya memperluas digitalisasi sistem pembayaran bagi pelaku UMKM, termasuk melalui pemanfaatan QRIS.
Menurutnya, sistem pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan inklusif dapat membantu pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas sekaligus memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
"Mari manfaatkan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS antarnegara sebagai bagian dari kesiapan masyarakat Kepri memasuki ekosistem ekonomi regional dan global," ucapnya.
Ke depan, Misni berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, lembaga pembiayaan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM Kepri semakin berkembang, berdaya saing, serta mampu memperluas pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Di sisi lain, pengembangan UMKM berbasis budaya diharapkan turut menjaga keberlanjutan budaya Melayu di tengah perkembangan ekonomi dan digitalisasi.
"Pada saat yang sama, budaya Melayu diharapkan terus berkembang sebagai sumber inovasi, kreativitas, identitas, serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Kepri," demikian Misni. (*)
Editor : Putut Ariyo