batampos – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya membuka peluang usaha baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan sekitar 80 persen UMKM yang disurvei belum melihat peluang usaha baru dari kedua program tersebut.
Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti, Dzulfian Syafrian, mengatakan temuan itu mengindikasikan manfaat ekonomi program belum tersebar secara merata. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya potensi pergeseran permintaan yang dapat menguntungkan pelaku usaha tertentu, sementara UMKM lainnya belum memperoleh manfaat yang berarti.
“Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini,” kata Dzulfian dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/10).
Menurut INDEF, luasnya jangkauan program pemerintah tidak otomatis menjamin pelaku usaha lokal ikut menikmati manfaat ekonomi. Partisipasi UMKM dalam rantai pasok Kopdes Merah Putih bahkan tercatat lebih rendah sehingga keterhubungan koperasi dengan produsen dan pedagang lokal perlu diperkuat.
INDEF menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan UMKM memperoleh akses nyata untuk memasok kebutuhan program.
Salah satu langkah yang direkomendasikan ialah memperluas akses pengadaan bagi UMKM lokal, menyederhanakan prosedur dan skala pengadaan, serta memberikan kepastian pembayaran kepada pemasok. Pemerintah juga didorong mengembangkan pembiayaan berbasis kontrak agar pelaku usaha memiliki modal yang memadai untuk memenuhi pesanan.
Kopdes Merah Putih dapat diperkuat sebagai agregator produksi dan distribusi lokal sekaligus penghubung UMKM dengan rantai pasok dapur MBG. Untuk mendukung skema tersebut, pemerintah perlu membuka data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan koperasi agar pelaku usaha dapat mengetahui jenis barang yang dibutuhkan dan menyesuaikan kapasitas produksinya.
INDEF juga mendorong penetapan target belanja dari UMKM lokal serta penerbitan kontrak berjangka standar yang bisa digunakan pemasok sebagai dasar mengajukan pembiayaan.
Pelaku UMKM informal pun perlu diberi jalur untuk meningkatkan skala usaha dan memenuhi persyaratan kemitraan. Di sisi lain, potensi persaingan dengan usaha yang telah berjalan harus diantisipasi agar program pemerintah tidak justru menggerus pendapatan pedagang kecil.
Salah satu opsi yang diusulkan ialah menjadikan kantin sekolah sebagai mitra dapur MBG dan memanfaatkan Kopdes Merah Putih sebagai grosir bagi warung. Skema ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha yang sudah ada sekaligus memperluas distribusi barang melalui jaringan UMKM lokal.
“Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan Kopdes Merah Putih dapat tersebar secara lebih luas dan merata,” tandas Dzulfian.
Mayoritas Responden Kritik Kopdes
Keraguan terhadap pelaksanaan Kopdes Merah Putih juga tergambar dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, mayoritas responden menilai rancangan dan implementasi program tersebut belum memadai untuk mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sebanyak 91 persen responden ahli menyatakan tidak setuju terhadap rancangan dan implementasi Kopdes Merah Putih. Hanya 3 persen yang menyatakan setuju, sedangkan 6 persen lainnya bersikap netral.
Penilaian kritis juga muncul dari kelompok masyarakat umum. Sebanyak 66 persen responden menyatakan tidak setuju, 21 persen setuju, dan 13 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Direktur Utama CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan hasil tersebut dalam laporannya pada Senin (12/10). Survei dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Di tengah kritik tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pembina teknis operasional Kopdes Merah Putih menyoroti manfaat program bagi petani, termasuk melalui pembelian hasil panen secara langsung.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mencontohkan pembelian bawang oleh mobil Kopdes Merah Putih dari petani di Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Menurut Joao, ketika harga bawang berada di kisaran Rp12 ribu hingga Rp14 ribu per kilogram, pembelian tersebut ikut mendorong kenaikan harga hingga Rp20 ribu per kilogram. Harga itu, katanya, meningkat secara bertahap dari Rp18 ribu, Rp19 ribu, hingga Rp20 ribu per kilogram.
“Nah, ketika sudah Rp20 ribu, kita lepas. Silakan teman-teman yang selama ini dagang bawang, silakan beli, tapi jangan beli di harga yang menyengsarakan petani,” kata Joao dalam pernyataan di akun Instagram @bung.joaomota, dikutip Sabtu (24/10).
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Profit itu bagaimana itu bermanfaat, karena kita orientasinya adalah benefit. Profit itu hanya sebagai alat untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar,” ujarnya. (*)