batampos - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia membuka peluang ekspor listrik selama negara calon pembeli bersedia menyepakati harga yang ditetapkan pemerintah. Namun, jika harga tidak mencapai kesepakatan, pasokan listrik akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil mengatakan, pemerintah telah menghitung harga ekspor listrik melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena itu, dia meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga.
"Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," ujar Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM.
Menurut Bahlil, perdagangan listrik dengan negara lain harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemerintah tidak akan memaksakan ekspor apabila harga yang ditawarkan belum disepakati.
"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa," katanya.
Dia kembali menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik domestik menjadi prioritas sebelum Indonesia menjual listrik ke negara lain.
"Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026), Bahlil menyatakan Indonesia belum dapat mengekspor listrik dalam waktu dekat karena masih membutuhkan pasokan untuk kebutuhan sendiri.
"Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik," ucapnya.
Bahlil juga mengingatkan BPI Danantara agar tidak menerima lobi dari negara calon pembeli yang dapat memengaruhi harga jual listrik Indonesia.
Negosiasi Ekspor Listrik ke Singapura
Rencana ekspor listrik Indonesia, khususnya listrik hijau ke Singapura, sebelumnya telah memasuki tahap negosiasi harga. Pada Juli 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung untuk memastikan nilai jual listrik memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
Perdagangan listrik lintas batas tersebut merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan energi hijau serta percepatan transisi energi.
Kesepakatan harga menjadi salah satu faktor penting sebelum rencana perdagangan listrik itu direalisasikan. Pemerintah ingin memastikan kerja sama tersebut tidak hanya membuka pasar ekspor, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura. (*)
Editor : Putut Ariyo