batampos – Gelombang penutupan perusahaan panel surya di Batam semakin meluas. Tekanan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang memutus rantai pesanan ekspor mulai berdampak pada industri di kawasan ini. Bukan hanya lini produksi yang berhenti, sekitar 3.000 pekerja juga terdampak.
Terbaru, PT Blue Sky Solar Indonesia di kawasan Sei Pelunggut, Dapur 12, Tanjunguncang, Sagulung, berhenti beroperasi sejak 25 Oktober 2026. Sekitar 140 hingga 150 pekerjanya terdampak. Kini, mereka menuntut pembayaran kompensasi dan upah lembur yang belum diselesaikan perusahaan.
Penutupan Blue Sky menambah panjang daftar perusahaan panel surya yang menghentikan kegiatan produksi di Batam. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menyebut dari 35 perusahaan yang bergerak di bidang produksi panel surya, kini hanya 12 yang masih beroperasi. Sebanyak 23 perusahaan lainnya telah berhenti beroperasi.
Dampaknya tidak kecil. Dari sekitar 6.000 tenaga kerja di sektor tersebut, kurang lebih 3.000 pekerja terdampak.
“Total keseluruhan karyawan 6.000 orang. Tapi sebagian masih buka, sekitar 3.000 orang yang terdampak,” kata Diky, Jumat (6/11) siang.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya tekanan terhadap industri panel surya Batam. Sektor yang sebelumnya tumbuh dengan mengandalkan pesanan ekspor kini menghadapi persoalan serius ketika pasar utamanya menyusut.
Menurut Diky, persoalan utama yang membuat sejumlah perusahaan menghentikan operasional adalah hilangnya proyek dan pesanan dari pasar Amerika Serikat. Produk yang dihasilkan perusahaan di Batam berkaitan dengan rantai pasok industri China. Ketika pasar AS tidak lagi menyerap produk tersebut, pesanan berkurang dan kegiatan produksi ikut terhenti.
“Memang pembelinya Amerika. Ini kan produk China. Jadi perang dagang, Amerika sudah tidak menggunakan lagi. Akhirnya proyeknya tidak ada,” jelasnya.
Ketergantungan pada pasar ekspor membuat industri panel surya di Batam rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan negara tujuan. Ketika akses pasar terganggu, perusahaan yang selama ini bergantung pada pesanan luar negeri tidak memiliki banyak ruang untuk mempertahankan produksi.
Tekanan tersebut semakin berat setelah pemerintah AS melalui Departemen Perdagangan pada 11 September 2026 menetapkan keputusan akhir dalam penyelidikan antidumping dan bea imbalan terhadap produk sel surya berbasis silikon kristalin dari Indonesia, India, dan Laos.
Untuk produk asal Indonesia, AS menetapkan margin antidumping sebesar 94,36 persen. Sementara itu, bea imbalan atau countervailing duty ditetapkan berkisar 73,2 hingga 173,7 persen, bergantung pada produsennya.
Bea antidumping dikenakan untuk menanggapi dugaan praktik penjualan produk di bawah harga wajar. Adapun bea imbalan berkaitan dengan subsidi pemerintah yang dinilai memberikan keuntungan kepada produsen.
Jika kedua bea tersebut diberlakukan bersamaan, beban tambahan yang harus ditanggung produk asal Indonesia menjadi sangat besar. Dengan asumsi nilai barang Rp100 juta, tambahan bea dapat mencapai Rp167,56 juta hingga Rp268,06 juta. Artinya, nilai barang setelah ditambah kedua bea tersebut dapat membengkak menjadi Rp267,56 juta hingga Rp368,06 juta.
Lonjakan biaya tersebut berpotensi membuat produk panel surya asal Indonesia kehilangan daya saing di pasar AS. Importir dapat beralih ke pemasok dari negara lain yang dinilai lebih kompetitif.
Tekanan perdagangan itu berlanjut pada 14 Oktober 2026. Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) menyatakan impor produk tersebut merugikan industri dalam negeri Amerika. Keputusan itu membuka jalan bagi penerbitan perintah pengenaan bea masuk antidumping dan bea imbalan terhadap produk dari Indonesia, India, dan Laos.
Dampaknya kini terasa hingga ke kawasan industri Batam. Perusahaan yang sebelumnya mengandalkan pesanan dari pasar AS harus menghadapi pilihan sulit ketika proyek menyusut, sementara biaya operasional tetap berjalan.
Blue Sky Berhenti, Pekerja Kehilangan Kepastian
Di tengah situasi tersebut, persoalan di PT Blue Sky Solar Indonesia memperlihatkan sisi lain dari tekanan industri, yakni nasib pekerja setelah perusahaan berhenti beroperasi.
IS, salah seorang pekerja, mengatakan seluruh karyawan Blue Sky berstatus kontrak. Tidak ada pekerja permanen. Ia sendiri telah bekerja sejak September 2023, tidak lama setelah perusahaan yang merupakan penanaman modal asing (PMA) itu berdiri.
Menurut IS, persoalan mulai membingungkan ketika pada pertengahan 2026 nama perusahaan dalam kontrak kerja berubah dari PT Blue Sky Solar Indonesia menjadi PT Eco Solar. Namun, perubahan tersebut tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada pekerja.
“Kami diberitahukan pergantian nama itu waktu tanda tangan kontrak baru. Bahwasannya ini kontrak masih sama. Cuma nama PT saja yang berubah, dari Blue Sky ke Eco Solar,” kata IS kepada Batam Pos, Jumat (6/11) siang.
Pekerja hanya diberi tahu bahwa nama perusahaan dalam kontrak berubah. Tidak ada penjelasan mengenai perubahan kepemilikan maupun hubungan antara kedua perusahaan tersebut. Bahkan, atribut dan pakaian kerja yang digunakan karyawan masih mencantumkan nama PT Blue Sky Solar Indonesia.
Persoalan lain muncul dalam administrasi pengupahan. IS mengaku gaji pekerja memang dibayarkan, tetapi perusahaan tidak memberikan slip gaji. Akibatnya, pekerja tidak mengetahui secara terperinci potongan maupun perhitungan upah yang diterima.
“Jadi kami enggak tahu apa saja potongan dan segala macam,” ujarnya.
Kejutan berikutnya terjadi ketika pekerja mendapati kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka tidak lagi aktif. Saat hendak menggunakan layanan kesehatan, status kepesertaan di aplikasi BPJS Kesehatan menunjukkan keterangan telah dihentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Padahal, menurut IS, pekerja masih memiliki kontrak dan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai PHK dari perusahaan.
“Tidak ada sosialisasi dan tidak ada pemberitahuan dari perusahaan. Tiba-tiba karyawan mau buka JKN sudah tidak bisa digunakan. Tertera di aplikasi itu diberhentikan atau di-PHK,” katanya.
Kini, sekitar 140 hingga 150 pekerja menuntut pembayaran kompensasi sesuai hak mereka. Mereka juga meminta perusahaan menyelesaikan pembayaran upah lembur sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Hingga Jumat siang, IS mengaku belum mengetahui jadwal pertemuan lanjutan dengan Disnaker. Pihak dinas maupun perusahaan, menurut dia, masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data pekerja.
Blue Sky dan Eco Solar Saling Berkaitan
Diky Wijaya membenarkan bahwa PT Blue Sky Solar Indonesia dalam perjalanannya beralih menggunakan nama PT Eco Solar. Namun, ia menjelaskan persoalan tersebut bukan sekadar perubahan nama atau kepemilikan perusahaan. Ada transaksi aset berupa mesin dari Blue Sky kepada Eco Solar.
Diky mengatakan Disnakertrans Kepri telah memanggil manajemen Eco Solar bersama pengawas ketenagakerjaan untuk membahas pemenuhan hak pekerja, terutama kompensasi yang belum dibayarkan selama mereka bekerja di Blue Sky.
Dari pertemuan tersebut, perusahaan menyatakan akan melakukan penghitungan dalam waktu dekat. Namun, tanggung jawab pembayaran kompensasi pekerja selama bekerja di Blue Sky, menurut Diky, tetap berada pada perusahaan tersebut.
“Kalau di Eco Solar sudah membayar kompensasinya. Kalau di Blue Sky akan dihitung oleh mereka. Nanti sebatas kemampuan mereka akan membayarkan sesuai dengan perencanaan. Karena bukan tanggung jawab Eco Solar, tapi Blue Sky,” kata Diky.
Ia menjelaskan, Eco Solar menyatakan bersedia membantu pembayaran hak pekerja yang sebelumnya belum dipenuhi Blue Sky. Namun, Disnakertrans Kepri belum mendapatkan kepastian apakah kompensasi tersebut akan dibayarkan penuh atau hanya sebagian.
Besaran kompensasi pada dasarnya dihitung berdasarkan masa kerja dan upah yang menjadi dasar perhitungan. Karena itu, hak pekerja yang telah bekerja sejak perusahaan berdiri harus dihitung sesuai masa kerjanya.
Namun, ketika ditanya apakah seluruh kompensasi pekerja Blue Sky akan dibayarkan 100 persen, Diky belum bisa memastikan.
“Kalau 100 persen kayaknya enggak mungkin. Maka yang menentukan kebijaksanaan seperti apa nanti akan dipertemukan juga antara perusahaan dan pekerja,” ujarnya.
Persoalan menjadi semakin rumit apabila manajemen atau penanggung jawab Blue Sky sudah meninggalkan Batam. Diky mengaku Disnakertrans kesulitan menghubungi pihak perusahaan jika pengambil keputusan tidak lagi berada di daerah.
Proses meminta pertanggungjawaban perusahaan yang berada di luar daerah, bahkan luar negeri, dinilai tidak mudah.
“Kita susah kalau sudah keluar dari Batam. Itu prosesnya panjang sekali,” katanya.
Diky juga belum dapat memastikan tanggal pembayaran maupun besaran hak yang akan diterima pekerja Blue Sky. Ia hanya menyebut Eco Solar telah menyampaikan rencana membantu pembayaran kompensasi tersebut dalam waktu dekat.
Disnaker Minta Perusahaan Terbuka
Pengalaman penutupan sejumlah perusahaan panel surya membuat Disnakertrans Kepri meminta manajemen PMA lebih terbuka mengenai kondisi usaha dan kewajiban terhadap pekerja.
Diky mengaku sebelumnya telah mengundang perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengetahui kondisi operasional dan jumlah tenaga kerja. Menurut dia, perusahaan yang berencana menghentikan kegiatan usaha seharusnya menyelesaikan kewajiban kepada pekerja sebelum penanggung jawabnya meninggalkan Indonesia.
Ia bahkan menyebut Disnakertrans dapat berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar penanggung jawab perusahaan asing tidak meninggalkan Indonesia ketika masih ada persoalan hak pekerja yang belum diselesaikan.
“Ketika tutup saya minta kompensasi dibayarkan semua. Kita bikin surat kirim ke imigrasi dulu supaya PMA-nya jangan pergi dulu ke luar negeri. Seperti itu,” ujarnya.
Selain meminta perusahaan bertanggung jawab, Diky mengingatkan pekerja di perusahaan PMA agar menyimpan salinan perjanjian kerja. Dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk menuntut pemenuhan hak apabila perusahaan mengalami masalah atau menghentikan operasional.
“Karena jika terjadi masalah maka dasar perjanjian kontrak itulah yang menjadi tuntutan,” katanya.
Di tengah gelombang penutupan pabrik, Diky berharap perusahaan panel surya yang masih bertahan dapat mulai menggarap pasar dalam negeri. Dari 35 perusahaan yang sebelumnya beroperasi, tersisa 12 perusahaan yang masih menjalankan kegiatan produksi.
Menurut dia, kebutuhan domestik dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.
“Nah itu dia. Harusnya kan begitu. Nanti sisa 12 perusahaan yang sudah bertahan ini akan dipasarkan dalam negeri,” katanya.
Ia juga menyinggung peluang pemanfaatan panel surya untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Penggunaan energi surya, menurut dia, dapat menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan listrik.
“Bisa jadi iya. Karena memang lebih murah sebenarnya. Daripada kita mengandalkan PLN, kan lebih baik kita beralih ke tenaga surya. Lebih murah,” ujarnya.
Namun, peluang pasar domestik tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan industri. Di satu sisi, perusahaan harus mencari pasar baru setelah pesanan ekspor menyusut. Di sisi lain, pekerja yang terdampak membutuhkan kepastian pembayaran upah dan kompensasi.
Penutupan Blue Sky menjadi salah satu gambaran bahwa dampak perang dagang tidak berhenti pada angka tarif dan nilai ekspor. Ketika pasar utama menghilang, pekerja di kawasan industri Batam ikut menanggung akibatnya. (*)
Editor : Putut Ariyo