batampos - Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut direkomendasikan untuk dicabut menyusul usulan dari Bareskrim Polri.
Perhatian juga tertuju pada asal pemilik manfaat atau beneficial ownership perusahaan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, sejumlah investor perusahaan itu berasal dari Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Sebagian lainnya merupakan pengusaha dalam negeri.
"Ada sebelas perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kepala Bareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Nusron setelah mengikuti rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut Nusron, rekomendasi tersebut disampaikan Bareskrim Polri setelah melakukan penanganan terhadap kasus karhutla di sejumlah wilayah.
"Beneficiary ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," jelasnya.
Meski demikian, Nusron belum mengungkapkan identitas pemilik manfaat maupun rincian kepemilikan saham masing-masing perusahaan.
Sebelas perusahaan yang masuk dalam rekomendasi penindakan tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan.
Di Kalimantan Selatan terdapat PT MIB. Sementara itu, delapan perusahaan berada di Kalimantan Barat, yakni PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API. Adapun di Kalimantan Timur terdapat PT JMS dan PT STP.
Pemerintah Bagi Penindakan 11 Perusahaan dalam Lima Klaster
Nusron menjelaskan, pemerintah membagi penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster. Bentuk tindakan berbeda-beda, menyesuaikan temuan di lapangan serta kondisi perizinan masing-masing perusahaan.
Klaster pertama: Pencabutan seluruh HGU
Klaster pertama mencakup perusahaan yang direkomendasikan menerima pencabutan seluruh izin HGU.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, antara lain kebakaran berulang di wilayah HGU, luas area terbakar melebihi separuh lahan yang diberikan, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi maupun memitigasi karhutla.
Tiga perusahaan yang masuk kelompok ini adalah PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.
Klaster kedua: Lahan diambil alih negara
Klaster kedua terdiri atas satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan lahan tersebut akan diambil alih negara.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT PSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare.
"Klaster kedua ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis tahun 2020 dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT PSLT seluas 2.300 hektare," beber Nusron.
Klaster ketiga: Pembatalan penerbitan HGU
Pada klaster ketiga, pemerintah merekomendasikan pembatalan penerbitan HGU terhadap tiga perusahaan.
Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan sekitar 5.000 hektare, PT BOS seluas 4.000 hektare, dan PT AER seluas 5.000 hektare.
Klaster keempat: Pencabutan sebagian HGU
Untuk klaster keempat, pemerintah mengambil langkah pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE yang beroperasi di Kalimantan Barat.
Klaster kelima: Masih dalam kajian
Sementara itu, tiga perusahaan masih masuk dalam klaster kelima dan sedang menjalani pendalaman lebih lanjut.
Perusahaan tersebut adalah PT STP dan PT JMS di Kalimantan Timur serta PT API di Kalimantan Barat.
Nusron mengatakan, petugas masih mengkaji kondisi ketiga perusahaan tersebut sebelum pemerintah menentukan tindakan lanjutan.
Pemerintah akan menyesuaikan langkah penanganan dengan hasil pemeriksaan dan temuan terhadap masing-masing perusahaan. (*)
Editor : Putut Ariyo