batampos - Tuntutan buruh agar Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 mencapai Rp6 juta mulai mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan kalangan pengusaha. Pemerintah meminta pembahasan kenaikan upah melibatkan seluruh unsur tripartit, sedangkan pengusaha mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan keberlanjutan investasi.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pembahasan upah minimum 2027 harus melibatkan pemerintah, asosiasi pekerja, dan pengusaha. Seluruh pihak perlu duduk bersama untuk menentukan besaran kenaikan upah dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing.
"Ini kita harus duduk bersama antara pemerintah, asosiasi, dan pengusaha. Mungkin dari Apindo, Kadin, dan semua pihak didiskusikan terkait upah yang akan kita bahas untuk 2027," kata Nyanyang, Ahad (15/11), seusai menghadiri grand opening Padel Pro Batam di Kecamatan Batam Kota.
Menurut dia, penghitungan upah minimum nantinya mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan regulasi yang berlaku. Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, mulai dari kondisi pengusaha, pekerja hingga masukan pakar ekonomi.
"Kita akan menghitungnya sesuai dengan KHL, regulasi yang berlaku, dan melihat dari semua sudut pandang, mulai dari pengusaha, buruh, pakar ekonomi, dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri, Mustava, mengatakan pihaknya memahami dan menghormati aspirasi pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan upah minimum 2027.
Namun, dia mengingatkan bahwa penetapan UMK tidak bisa hanya mempertimbangkan peningkatan pendapatan pekerja. Kemampuan perusahaan dan keberlangsungan kegiatan usaha juga harus menjadi bagian dari perhitungan.
Mustava menjelaskan, Kadin merupakan salah satu unsur dalam pembahasan tripartit bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah. Karena itu, penentuan besaran upah perlu memperhatikan perkembangan industri serta kondisi dunia usaha di setiap daerah.
Menurut dia, kenaikan upah yang tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Kondisi tersebut dapat membuat perusahaan menunda ekspansi, membatalkan rencana investasi baru, hingga kehilangan daya saing di tengah persaingan industri regional dan global.
Dampak berikutnya, kata dia, adalah meningkatnya risiko pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada sektor industri padat karya.
"Kenaikan upah harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan padat karya, serta menjaga daya tarik investasi di Kepulauan Riau," katanya.
Kadin Usulkan Penghitungan UMK 2027 Proporsional
Untuk pembahasan UMK 2027, Kadin Kepri menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Salah satunya, pemerintah daerah diminta menunggu kepastian kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait formula pengupahan.
Selain itu, penghitungan kenaikan upah perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta kemampuan perusahaan.
Kadin juga meminta kondisi ekonomi setiap kabupaten dan kota serta karakteristik sektor industri menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
Mustava menekankan pentingnya dialog tripartit untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima pekerja maupun pengusaha. Menurut dia, pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada besaran nominal kenaikan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.
"Kita akan terus berdialog untuk menetapkan besaran yang tidak memberatkan perusahaan dan tidak merugikan buruh," ujarnya.
Di sisi lain, Kadin mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja agar kenaikan upah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mustava mengatakan Kadin Kepri telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga sertifikasi. Saat ini, pihaknya juga mendapat kesempatan bekerja sama dengan Kadin Jerman dalam pelaksanaan program peningkatan keterampilan untuk pekerjaan hijau atau green job skills.
Menurut dia, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Pesan utama Kadin Provinsi Kepri, kesejahteraan pekerja harus meningkat, tetapi keberlanjutan perusahaan dan daya tarik investasi juga harus tetap terjaga," katanya.
Buruh Targetkan UMK Batam 2027 Rp6 Juta
Sebelumnya, kalangan buruh di Batam menyuarakan tuntutan agar UMK 2027 mencapai Rp6 juta. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepri, Suprapto, menyebut tuntutan tersebut mengacu pada proyeksi kenaikan upah sekitar 9 hingga 11 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Dengan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, buruh memperkirakan kenaikan sekitar 10 persen dapat mendorong upah minimum 2027 mendekati Rp5,9 juta.
Mereka kemudian menargetkan angka Rp6 juta dengan mempertimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup pekerja.
Selain kenaikan UMK, buruh juga mengusulkan penetapan upah minimum sektoral. Mereka turut meminta pemerintah menertibkan perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. (*)
Editor : Putut Ariyo