batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan, Selasa (27/10).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rustian telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan.
"Saksi RST sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Budi kepada wartawan.
Selain Rustian, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan tenaga ahli di lingkungan BNPB. Mereka di antaranya Tenaga Ahli BNPB Denny Herman, purnawirawan TNI sekaligus Tenaga Ahli BNPB Agus Marsanto dan Jahidin Cilo.
KPK juga memanggil Kepala Biro Perencanaan BNPB Andria Yuferryzal, Kepala Biro SDM BNPB Yahya Djunaid, Kepala Biro Keuangan BNPB Pambudi Suryo Jati, serta aparatur sipil negara (ASN) BNPB Firman Hairu Yusup.
KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut. Namun, pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai di lingkungan BNPB.
Rustian sebelumnya sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (13/10). Namun, setelah menjalani pemeriksaan intensif, ia dipulangkan.
KPK Tetapkan Lima Orang sebagai Tersangka
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai di lingkungan BNPB.
KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prastiawan.
Penyidikan berfokus pada dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana dalam rentang 2022–2026.
KPK menduga anggaran yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan bencana tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai peruntukannya dan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. (*)
Editor : Cipi Ckandina