batampos – Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rapat kerja (raker) tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut secara khusus akan membahas penanganan perkara sekaligus mengungkap pihak yang diduga berada di balik penyadapan serta motif pelaksanaannya.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Habiburokhman memastikan, rapat kerja itu akan dipimpin langsung olehnya selaku Ketua Komisi III DPR RI. Ia akan didampingi seluruh jajaran pimpinan komisi, yakni Wakil Ketua Komisi III Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Menurut Habiburokhman, keterlibatan DPR dalam mengawal perkara tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan DPR. Komisi III ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan hingga seluruh fakta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal itu terungkap.
Ia menegaskan, pengawasan DPR tidak hanya berfokus pada pengungkapan dugaan tindak pidana, tetapi juga mencakup penelusuran pihak-pihak yang terlibat serta latar belakang dan motif penyadapan terhadap kepala negara.
"Sebagaimana arahan pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya," tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman menambahkan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi III DPR, kata dia, akan terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.
"Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan ketentuan tersebut, para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.(*)
Editor : Cipi Ckandina