batampos – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Sidang etik tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, jadwal sidang terhadap Listyo Sigit telah ditetapkan untuk pekan depan. Namun, tanggal pasti pelaksanaannya belum diumumkan kepada publik.
"Untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang Listyo Sigit), itu dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," kata Isir kepada wartawan, Selasa (17/11).
Sementara itu, pada hari yang sama, Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik terhadap perwira tinggi yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.
Berdasarkan rekaman video yang dibagikan Divisi Humas Polri, Eko terlihat hadir mengenakan pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat jenderal bintang dua. Ia kemudian menjalani persidangan di hadapan majelis etik.
"Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS (Eko)," ujar Isir.
Sidang KKEP terhadap Eko dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo. Dalam persidangan tersebut, Irjen Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Sementara anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP terhadap Eko dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11).
"Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo.
Dalam perkara tersebut, Eko diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta terlibat dalam dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Akses tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran itu, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sesuai mekanisme penegakan kode etik dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Sebelum Eko, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pada pekan sebelumnya.
Dalam sidang tersebut, majelis etik menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Namun, Ahrie menyatakan keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan banding.
Dengan demikian, sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu agenda lanjutan Polri dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal tersebut.(*)
Editor : Cipi Ckandina